Serikat buruh di Papua urung melakukan unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM karena situasi di Papua belum aman dan dapat membahayakan para buruh.
Said mengatakan, kelompok buruh bakal terus menggelar demo tolak kenaikan harga BBM.
Unjuk rasa itu disebut akan terus bergulir di berbagai daerah sampai harga BBM kembali turun.
"Aksi akan meluas, kami pastikan bisa saja seminggu sekali, sebulan dua kali," kata Said.
Selain itu, buruh juga mendesak DPR membentuk panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja) untuk membahas kenaikan harga BBM.
"Kami memastikan, jika panja atau pansus tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," kata Said.
Baca juga: Temui Massa Aksi Demo di DPR, Fraksi PKS Pamer Aksi Walk Out dari Rapat Paripurna Bersama Menkeu
Selain itu, serikat buruh juga mengancam untuk mogok massal nasional pada November dan Desember 2022 apabila pemerintah tak kunjung membatalkan kenaikan harga BBM.
"November akhir atau Desember awal, bila BBM tidak diturunkan, Omnibus Law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan, wahai kaum buruh, petani, nelayan, kelas pekerja, persiapkan dirimu, mogok nasional," ujar Iqbal di atas mobil komando.
Massa aksi lantas menyanggupi ajakan Saiq Iqbal untuk melakukan aksi mogok massal, sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM.
"Siap!" sahut massa aksi.
Aksi mogok tersebut bisa dilakukan para buruh dengan menghentikan sementara produksi di pabrik-pabrik. Aksi juga bisa dilakukan oleh pengendara transportasi umum dengan cara berhenti beroperasi sementara.
"Syaratnya gampang, setop produksi, maka akan lumpuh ekonomi. Di sini ada pengemudi bus Damri? Saya akan instruksikan mereka setop operasional," kata Iqbal.
"Kami galang kekuatan dengan mahasiswa, kami akan ajak mahasiswa," sambung dia.
Massa buruh yang menggelar demo itu juga menyindir Ketua DPR Puan Maharani soal kenaikan harga BBM.
Sindiran kepada Puan dilontarkan oleh Koordinator Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi Gunarto saat berorasi di depan Gedung DPR.