Tanggapan Driver Ojol soal Kenaikan Tarif: Terlalu Kecil Dibanding Harga BBM dan Khawatir Sepi Orderan Halaman 2

Kompas.com - 08/09/2022, 05:16 WIB

Ihsanuddin

Penulis

Lihat Foto

Sejumlah pengemudi atau pekerja ojek online dari berbagai perusahaan longmarch dari Jalan Tupare Kabupaten Cirebon menuju Jalan Siliwangi Kota Cirebon, Rabu (7/9/2022). Mereka menolak kenaikan BBM karena sangat memberatkan aktivitas mereka yang setiap saat di jalanan(MUHAMAD SYAHRI ROMDHON)

"Dengan kenaikan 2000 rupiah yang tidak sampai 15 persen, sementara BBM naik sampai 30 persen lebih, itu belum memadai," kata Joko.

Khawatir Sepi Orderan

Pengemudi ojol lainnya, Sartoni (47), khawatir konsumen yang selama ini menggunakan ojek online akan beralih ke moda transportasi lain akibat kenaikan tarif ini.

Hal itu akan membuat pengendara ojol justru sulit mendapat orderan dari pelanggan.

"Kalau tarif pelanggan dinaikkan, kasihan juga pelanggannya nanti mikir-mikir kalau tarif terlalu mahal," ujar dia.

Di sisi lain, jika tarif tak naik, maka sudah jelas pengendara ojol dirugikan karena pendapatannya terpotong banyak untuk membeli bensin yang harganya selangit.

Sartoni merasakan betul hal itu setelah pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi pada Sabtu pekan lalu.

Untuk mensiasati kenaikan harga bbm, Sartoni kerap kali mangkal dan tidak berkeliling.

"Kalau saya melipir-melipir, modal bensinnya jadi habis karena bbmnya mahal. Jadi sekarang mending diam di tempat," ungkapnya.

Biaya Sewa Aplikasi Masih Terlalu Besar

Pengemudi ojol juga menyoroti biaya sewa aplikasi yang masih terlampau besar.

Meskipun Kemenhub telah menurunkan biaya sewa aplikasi dari 20 persen ke 15 persen, namun hal itu dirasa tetap tak menguntungkan bagi mitra pengemudi ojol.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, idealnya pihak perusahaan atau aplikator cukup mendapatkan 10 persen dari total biaya yang dibayarkan konsumen.

"Untuk besaran biaya sewa aplikasi, kami dari asosiasi sepakat dengan rekan-rekan kami dari seluruh Indonesia sebesar maksimal 10 persen," kata Igun kepada Kompas.com, Rabu (7/9/2022).

Igun mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi ini langsung ke Kementerian Perhubungan saat rapat daring pada Selasa, 6 September 2022 lalu.

Ia pun menyesalkan Kemenhub tak mengakomodir permintaan tersebut.

"Jangan lebih dari 10 persen karena sebesar berapapun tarif yang diberlakukan, jika besaran biaya sewa aplikasi lebih dari 10 persen akan merugikan pendapatan pengemudi ojek daring," kata Igun.