Demo di Balai Kota, Buruh Tolak PHK Massal dengan Alasan Resesi Global

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022).

Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta Winarso mengatakan salah satu tuntutan yang disuarakan dalam demo itu adalah menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dengan ancaman resesi global.

"Kami mengecam keras dan menolak ketika kami diancam PHK secara besar-besaran dengan alasan resesi global," ujar Winarso saat ditemui di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

Baca juga: Massa Buruh Ancam Demo Berjilid-jilid sampai Penetapan UMP 2023

Tuntutan tersebut diutarakan oleh massa KSPI DKI Jakarta, setelah adanya informasi dari buruh yang diancam PHK dari tempat mereka bekerja dengan alasan resesi global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023.

"Kami juga melihat bahwa ada aspirasi dari anggota kami yang memang pimpinan perusahaannya akan mengurangi karyawan karena alasan resesi global," ucap Winarso.

"Justru kami tidak melihat Indonesia akan mengalami resesi, kami melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat positif," sambung dia.

Winarso menilai, ancaman pimpinan perusahaan itu justru sebagai bentuk keserakahan para pengusaha yang tidak ingin melihat buruh atau pekerja sejahtera.

Baca juga: Buruh Demo di Balai Kota DKI Hari Ini, Minta UMP 2023 Naik Minimal 13 Persen

Atas dasar tersebut, Winarso mengimbau kepada jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan buruh di DKI Jakarta untuk membahas adanya ancaman PHK massal.

"Kami meminta kepada Pemprov DKI agar ada komunikasi dengan pimpinan buruh yang ada di DKI Jakarta terutama dengan isu adanya PHK besar-besaran terkait dengan opini yang dibangun yaitu resesi global," tutur dia.

Secara garis besar, ada lima tuntutan yang disampaikan dalam demo KSPI DKI Jakarta kali ini, yaitu:

Baca juga: Demo di Depan Balai Kota DKI, Buruh Desak Kenaikan UMP Jakarta Tahun 2023 Jadi Rp 5,4 Juta

1. Tolak PP 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah 2023

2. Dasar penetapan kenaikan upah tahun 2023 harus mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi

3. Naikkan upah minimum tahun 2023 sebesar 13 persen

4. Tolak Omnibus Law (UU Cipta Kerja)

5. Tolak PHK dengan ancaman resesi global.