Fakta APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun, Fokus 3 Program Prioritas hingga Lanjutkan Normalisasi

Adapun BUMD DKI Jakarta yang berwenang membangun ITF adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyatakan bahwa yang akan dibangun PT Jakpro dengan menggunakan PMD adalah ITF yang terletak di Sunter, Jakarta Utara.

Menurut dia, keputusan ini merupakan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI soal RAPBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 terakhir.

"(Pembangunan) ITF cuma satu yang disetujui, (ITF) Sunter, yang lain di-drop," ucap Ismail.

Ia mengungkapkan, alokasi PMD yang didapat PT Jakpro untuk menggarap ITF Sunter itu sekitar Rp 577 miliar.

Ismail menuturkan, terdapat tiga pertimbangan mengapa pembangunan ITF lain dibatalkan.

Ketiganya, yakni soal dokumen, administrasi, dan fisibilitas penyerapan PMD pada 2023.

Hasil pertimbangan itu, kata Ismail, pembangunan ITF di Jakarta Barat; Jakarta Timur; dan Jakarta Selatan dibatalkan.

Normalisasi Ciliwung pakai APBD

Kemudian, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta disebut menganggarkan sekitar Rp 400 miliar untuk normalisasi Kali Ciliwung dalam APBD DKI 2023.

Hal ini dikonfirmasi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, usai APBD DKI 2023 disahkan, Selasa.

"Normalisasi di Kali Ciliwung sekitar Rp 400 miliar sekian, tepatnya berapa, saya lupa," ujar Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Baca juga: SDA DKI Disebut Anggarkan Program Normalisasi Ciliwung Rp 400 Miliar

Ida menyatakan Rp 400 miliar itu akan dipakai Dinas SDA DKI untuk membebaskan lahan yang akan dinormalisasi.

"Iya, (Rp 400 miliar) untuk pembebasan lahan di Dinas SDA saja," kata dia.

Ia mengakui, pos anggaran normalisasi Kali Ciliwung ini sejatinya beranggaran total Rp 700 miliar.

Namun, Rp 300 miliar sisanya tak dipakai untuk normalisasi Kali Ciliwung.

Menurut Ida, Rp 300 miliar itu dipakai untuk membangun sebuah waduk.

"Sekitar Rp 700 miliar totalnya, tapi kan terbagi. Jadi ada (pembangunan) waduk, ada normalisasi," tutur dia.

Untuk diketahui, pembebasan lahan itu akan dilakukan di empat kelurahan di Ibu Kota.

Keempatnya, yakni Cililitan (Jakarta Timur) 0,8 hektare, Rawajati (Jakarta Selatan) 1,5 hektare, Cawang (Jakarta Timur) 2,25 hektare, dan Kampung Melayu (Jakarta Timur) 1,95 hektar.