JAKARTA, KOMPAS.com - Bangunan bergaya Tuscan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8 itu tampak kokoh dan anggun meski telah berdiri sejak abad ke-19.
Pilar-pilar besar pada serambi muka gedung tua berwarna putih itu masih perkasa seolah menegaskan ”kekuasaan” orang yang bernaung di bawahnya.
Gedung ini menjadi tempat para Gubernur DKI Jakarta berkantor. Di sinilah para pemimpin Jakarta dari waktu ke waktu bekerja mengatur kota.
Gedung Balai Kota Jakarta ini semula merupakan rumah dinas burgemeester (wali kota) sekaligus kantor pemerintahan.
Ketika terjadi pemekaran kota Batavia ke arah selatan, kantor pemerintahan juga ikut berpindah.
Balai Kota (Stadhuis) yang semula berada di Batavia Lama berpindah ke Tanah Abang pada 1913 dan kemudian ke Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 pada 1919.
Baca juga: Kilas Balik Sejarah Jakarta: Asal-usul Nama Kampung Bali di Tanah Abang
Rumah nomor 8, yang sekarang menjadi kantor Gubernur DKI Jakarta adalah kantor dan kediaman Residen van West Java. Artinya, rumah nomor 8 adalah tempat tinggal bagi pejabat setingkat gubernur saat ini.
Dikutip dari arsip Kompas, Adolf Heuken SJ dalam buku berjudul Medan Merdeka-Jantung Ibukota RI (Yayasan Cipta Loka Caraka, 2008), menyebutkan, rumah Residen van West Java adalah perpaduan gaya klasisisme dengan unsur gaya pesisir.
Ini ditandai dengan atap rendah sebagai pelindung dari sinar matahari dan hujan, serta teritisan lebar di bagian samping yang ditopang tiang besi berukir ragam hias sulur-suluran.
Rumah residen, tulis Heuken, terdiri atas rumah induk (sekarang kantor gubernur), diapit bangunan samping. Ruang-ruangnya disusun secara simetris.
Di belakang tiga pintu di serambi muka ada ruang tamu luas. Di sampingnya ada dua ruang kerja.
Di bagian belakang terdapat serambi yang luas dengan dua kamar tidur besar di kanan dan kirinya. Di belakang rumah pernah terbentang taman yang luas untuk pesta.
Rumah nomor 9 adalah gedung Stadsgemeente Batavia. Masih menurut Heuken, pada akhir masa Hindia Belanda, rumah ini fungsinya sama dengan gedung pemerintahan Jakarta sekarang.
Walaupun berhubungan dengan sejarah kota, rumah ini dipandang kurang bernilai dari segi arsitektur. Akhirnya rumah nomor 9 ini dirobohkan dan diganti dengan bangunan modern setinggi 23 lantai pada 1972 saat pemerintahan Gubernur Ali Sadikin.
Gubernur Jakarta yang pernah berkantor di rumah nomor 9, seperti dituturkan arkeolog Candrian Attahiyat, adalah Suwiryo (ketika itu masih wali kota), Soemarno, dan Henk Ngantung.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.