Digugat Pengembang Meikarta, Kuasa Hukum Konsumen: Kesempatan Kami Buktikan Fakta Sebenarnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) akan memanfaatkan momen gugatan pengembang proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) ini menjadi kesempatan membongkar fakta terkait perkara tersebut.

Kuasa Hukum PKPKM Rudi Siahaan mengatakan, meski kaget saat tahu kliennya digugat, tetapi mereka akan menjalani proses hukum dengan baik.

Bahkan, perkara tersebut akan dijadikan sebagai jalan untuk mengungkapkan fakta terkait wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengembang proyek Meikarta.

Baca juga: Konsumen Meikarta Digugat Pengembang, Kuasa Hukum: Lucu Saja, Dasarnya Menggugat Rp 56 Miliar Itu Apa?

"Ya kaget lah, yang ingkar siapa yang gugat siapa? Tapi komunitas (peduli konsumen Meikarta) enggak masalah dengan adanya gugatan ini. Malah akan membuka tabir kebenaran. Nanti faktanya akan dihadirkan dalam persidangan," ujar Rudi kepada Kompas.com, Rabu (25/1/2023).

PT MSU merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang TBK. Perusahaan tersebut menggugat 18 anggota PKPKM dengan alasan pencemaran nama baik yang dinilai merugikan perusahaan.

Gugatan pencemaran nama baik itu dilakukan oleh PT MSU usai PKPKM kerap melakukan aksi unjuk rasa menuntut pengembalian dana atas unit apartemen yang tak kunjung diberikan oleh pihak pengembang.

Anggota PKPKM tidak pernah merasa bahwa mereka melakukan tindakan yang salah karena hanya memperjuangkan hak mereka yang diabaikan oleh pihak pengembang.

Baca juga: Selain Digugat Pengembang, Konsumen Meikarta Disebut Pernah Disomasi dan Dilarang Demo

Dengan begitu, kata Rudi, apa yang digugat oleh pihak pengembang selama ini tidak berdasar.

Rudi mengatakan saat ini yang paling utama adalah bagaimana mereka dan pihak penggugat sama-sama menunjukkan bukti atau fakta atas kebenaran kasus ini.

"Ya buktikan sendiri saja, kerugian mereka dasarnya apa. Semua orang sih bisa mengeklaim kerugian saya segini. Kalau cuma begitu enggak bisa diterima kan," imbuh dia.