JAKARTA, KOMPAS.com - Warga yang bertempat tinggal di dekat Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, semakin terancam direlokasi.
Sebab, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hendak mendirikan zona aman (buffer zone) di sekitar lokasi tempat penampungan bahan bakar minyak (BBM) itu.
Pembangunan buffer zone mencuat usai peristiwa kebakaran hebat di depo itu yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) pekan lalu.
Kebakaran yang disebabkan ledakan pipa BBM itu menghanguskan rumah-rumah di sekitar depo, menyebabkan 19 korban tewas dan 49 orang luka-luka.
Radius 50 meter
Pada Senin (6/3/2023), Menteri BUMN Erick Thohir menggelar rapat dengan PT Pertamina soal kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Rapat itu salah satunya menyimpulkan bahwa perusahaan plat merah itu harus membangun buffer zone agar Depo Pertamina Plumpang tak berbatasan langsung dengan pemukiman warga.
Menurut Erick, buffer zone itu akan didirikan dalam jarak 50 meter dari pagar Depo Plumpang.
Dengan kata lain, permukiman warga dalam radius itu akan tergusur.
“Kita akan membuat buffer zone sekitar kilang Pertamina, tidak hanya di Plumpang tapi juga di Balongan dan Semarang. Di Plumpang, jaraknya 50 meter dari pagar, dan ini menjadi solusi bersama yang kita harap didukung Pemda dan masyarakat,” urai Erick, Senin.
Menurut dia, masyarakat yang terdampak dan kehilangan rumah akan diberikan fasilitas rumah sewa untuk ditempati sementara.
Dia mengatakan, pembuatan buffer zone serta relokasi warga akan berlaku hingga pemerintah menetapkan keputusan selanjutnya.
“Korban-korban yang terkena dampak (tergusur), akan kita rawat dan kita pastikan penyewaan rumah buat mereka," ucapnya.
"Serta, mendorong dan membantu kehidupan mereka beberapa bulan kedepan, sampai ada kepastian dan keputusan lainnya,” lanjut Erick.
Ia menegaskan, relokasi terhadap warga itu membutuhkan komunikasi intens dengan pemerintah daerah setempat.
"Untuk menentukan buffer zone dan juga rencana pemindahan permukiman warga tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada komunikasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat," tuturnya.
Baca juga: Zona Aman di TBBM Plumpang Ditetapkan 50 Meter, Pakar Tata Kota: Tidak Cukup, Seharusnya 500 Meter
Dalam rapat itu, Erick juga memastikan, Pertamina akan memindahkan kawasan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Namun, pembangunan kilang di lahan milik Pelindo membutuhkan waktu 2-2,5 tahun, dan ditargetkan rampung pada 2024
Apa itu buffer zone?
Mengutip informasi dari laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), buffer zone diperlukan untuk keamanan lingkungan di setiap depo BBM.
Lahan di sekeliling depo BBM bisa dibebaskan agar memiliki sabuk pengaman atau bisa dimanfaatkan sebagai area penghijauan.
Sebab, depo BBM merupakan area berbahaya yang di sekelilingnya terdapat zat-zat yang mudah terbakar.
Baca juga: Soal Wacana Direlokasi dari Wilayah Depo Pertamina Plumpang, Warga: Enggak Mau ke Rusun!
Dapat diartikan, adanya buffer zone membuat area depo BBM tidak berdekatan langsung dengan pemukiman warga.
Ada area "kosong" dengan radius tertentu di antara Depo dengan pemukiman.
Buffer zone juga merupakan bagian dari aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) di sekitar wilayah tangki timbun yang rentan dengan risiko kebakaran.
Warga disarankan direlokasi ke rusun
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menegaskan, warga yang bertempat tinggal di dekat Depo Pertamina Plumpang memang sebaiknya direlokasi.
Relokasi lebih diutamakan kepada warga yang rumahnya telah rusak akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Ia berujar, terdapat dua opsi hunian bagi warga yang nantinya terdampak relokasi.
"Saya ada dua pilihan (relokasi), (yakni) Wisma Atlet Pademangan dan Rumah Susun (Rusun) Nagrak," sebut Ida melalui sambungan telepon, Senin.
Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disarankan meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) agar Wisma Atlet Pademangan dialihfungsikan menjadi lokasi hunian bagi warga Jalan Tanah Merah.
Wisma Atlet Pademangan diketahui didirikan di lahan Kemensetneg.
Ida menyatakan, pengalihfungsian itu seharusnya bisa terealisasi.
Sebab, kondisi warga kebakaran Depo Pertamina Plumpang kini tergolong darurat.
Berdasar kondisi darurat tersebut, ia meyakini Kemensetneg bisa merealisasikan pengalihfungsian tersebut.
"Kenapa (Pemprov) DKI tidak minta kepada Kemensetneg agar Wisma Atlet Pademangan dibuat aja (untuk) mereka (korban kebakaran)," tutur Ida.
"Saya pikir darurat, saya yakin kok Mensetneg langsung ngasih itu kalau Pemprov DKI mau minta untuk itu ditempati oleh saudara kita yang sedang kena musibah," lanjut dia.
Baca juga: 3 Balita di RSPP Alami Luka Bakar Serius Imbas Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Opsi lain, yakni warga direlokasi ke Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara.
Menurut Ida, terdapat 11 menara di Rusun Nagrak yang bisa dihuni oleh korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Kata dia, jika warga merasa berkeberatan dengan tarif sewa unit rusun tersebut, Pemprov DKI bisa memberikan subisidi kepada mereka.
"Rusun Nagrak ada 10 tower atau 11 tower yang masih kosong, itu bisa (dihuni). Kalau keberatan dengan ongkosnya, kita kasih kasi subsidi lah," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.