Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Larang Impor Baju Bekas, Saat "Thrifting" Diadu dengan UMKM

Kompas.com - 22/03/2023, 10:55 WIB
Rizky Syahrial,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

Teten yakin pedagang baju impor bekas mampu beradaptasi apabila impor pakaian bekas pakai itu disetop dan hilang dari peredaran.

"Saya tahu persis, mereka itu itu pebisnis. Mereka fleksibel banget kan," ujar Teten.

"Kalau saya ibaratkan, mereka itu, kalau lagi musim durian, ya jual durian. Kalau lagi musim rambutan, ya jual rambutan. Sangat adaptif," lanjut dia.

Baca juga: Teten Masduki: Jangan Sampai Ekonomi Digital Didominasi Produk Luar!

Kecintaan pada produk lokal

Teten mengatakan, anak muda saat ini sudah mulai menyukai produk-produk lokal. Kata dia, salah satu keunggulan produk lokal adalah seringkali bisa custom atau disesuaikan dengan permintaan konsumen.

Salah satunya, banyak masyarakat yang menyukai sepatu yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dijual di Sarinah.

Teten mencontohkan mal Sarinah dan M Bloc yang menjual produk lokal lebih ramai dari mal konvensional.

"Coba di Sarinah, Pos Bloc, M Bloc, segala macem, kan jual produk UMKM, pengunjungnya melebihi mal konvensional," terang dia.

Baca juga: Teten Sebut Impor Baju Bekas ke Indonesia Naik 623 Persen, padahal Sudah Dilarang

Teten mengatakan, mal konvensional saat ini malah meminta dibukanya gerai UMKM. Padahal sebelumnya mal konvensional tidak percaya produk lokal dapat meningkatkan traffic pengunjung.

"Sekarang begitu Sarinah pengunjungnya 40.000 orang per hari, M Bloc 11.000 orang per hari, sama dengan Plaza Indonesia, mereka baru sadar, 'oh ternyata market produk lokal di kalangan anak muda cukup besar'," tambah dia.

"Jangan Anggap Kami Musuh UMKM"

Sejumlah pedagang baju bekas impor di Pasar Senen, Jakarta Pusat terlihat lesu setelah barang dagangannya disita oleh kepolisian, Senin malam.

Salah satu pedagang bernama Eko (34) telah berjualan baju bekas impor selama 16 tahun.

Dia heran dengan keputusan pemerintah terkait kebijakan larangan baju bekas impor

Khususnya terhadap Kemenkop UKM yang menilai bahwa penjualan impor ilegal pakaian bekas dapat menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional.

“Janganlah kami dianggap musuh UMKM. Kepada Bapak UMKM, coba datang ke sini hadapi kami. Coba mana UMKM yang kami musnahkan?” tutur Eko kepada Kompas.com. 

Eko berharap pemerintah dapat memberikan solusi kepada para pedagang yang terancam kehilangan pekerjaannya.

“Kami bukan maling. Kami bukan maling uang negara. Bukan koruptor. Kami hanya mencari sesuap nasi. Kami bayar pajak, bayar toko, bayar kios, bayar listrik,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com