DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku belum menerima surat edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait larangan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) menggelar kegiatan buka puasa bersama selama bulan Ramadhan.
Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok baru mengetahui informasi arahan Presiden Joko Widodo tentang larangan kegiatan buka bersama tersebut dari media sosial.
"Yang jelas kami belum mendapatkan suratnya secara fisik ya, kami masih mendapatkan lewat media sosial," kata Idris saat dikonfirmasi, Rabu (29/3/2023).
Berdasar informasi itu, Idris mengatakan pihaknya telah mengklarifikasi hal tersebut ke Kemendagri.
Baca juga: Dua Pria Disekap dan Dianiaya di Tapos Depok, Ini Motif Pelaku…
Kemendagri menyatakan sedang mempersiapkan SE-nya untuk diteruskan kepada pejabat daerah.
"Kami sudah klarifikasi dengan Kementerian, dalam hal ini katanya Kementerian sudah menerima dari Sekretariat Kabinet. Mereka akan menuliskan dan meneruskan SE ini kepada pejabat daerah dan ASN," ujar Idris.
Meski belum menerima SE-nya secara fisik, Idris mengaku telah menyosialisasikan perihal tersebut.
Sosialisasi itu berupa imbauan kepada ASN dan pejabat untuk menerapkan prinsip pola hidup sederhana selama bulan Ramadhan.
"Intinya sebenarnya masalah kesederhanaan pola hidup sederhana, tidak berlebihan dalam berbuka puasa dan tetap menjaga protokol kesehatan, intinya seperti itu," ujar dia.
Adapun larangan itu tertuang pada Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang telah dikonfirmasi Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Rabu (22/3/2023).
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.