Ruko Pencaplok Bahu Jalan di Pluit Baru Dibongkar Setelah 4 Tahun, Siapa Bermain?

JAKARTA, KOMPAS.com - Deretan ruko di RT 011/RW 03, Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, diduga telah mencaplok fasilitas umum sejak 2019.

Ruko tersebut terbukti melanggar garis sempadan bangunan (GSB) dan izin mendirikan bangunan (IMB) karena mencaplok bahu jalan dan saluran air.

Ketua RT setempat, Riang Prasetya, mengaku sudah melaporkan pelanggaran tersebut sejak pencaplokan dimulai. Menurut dia, awalnya hanya dua ruko. Karena dibiarkan, ruko lainnya ikut-ikutan.

Baca juga: Rupa-rupa Alasan Pemilik Ruko Tak Akui Caplok Bahu Jalan di Pluit: Dapat Izin Jakpro, Klaim Bebas Banjir, dan Bau Kecoak

"Kami sudah lapor ke sana. Bukti lengkap, tapi tidak ada tindakan. Dari 2019 saya sudah lapor, tahun 2022 saya lapor, dan terakhir Januari 2023 saya lapor juga," kata Riang.

Atas kegiatan pembangunan dua ruko yang melewati batas ini, Riang melaporkan ke Kelurahan Pluit dan Kecamatan Penjaringan untuk dilakukan penertiban.

Sayangnya, laporan itu tidak membuahkan hasil. Riang menuding pemilik atau penyewa ruko patut diduga melibatkan oknum pejabat Kelurahan Pluit dan Kecamatan Penjaringan.

Bangunan yang menutupi saluran air itu akhirnya dibongkar setelah empat tahun lamanya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah menertibkan ruko itu pada Rabu (25/5/2023).

Baca juga: Bongkar Area Ruko yang Caplok Bahu Jalan dan Saluran Air di Pluit, Satpol PP: Batas Waktu Sudah Lewat

Mencurigakan

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, berpandangan, setiap orang yang ingin mendirikan bangunan pasti mengajukan permohonan IMB ataupun Persyaratan Bangunan Gedung (PBG).

Jika tidak memiliki izin tersebut, kata Nirwono, maka bangunan itu sudah pasti melanggar tata ruang. Kalau sudah tahu demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah bisa bongkar sejak awal membangun.

Selain itu, Nirwono berujar, pemberian IMB atau PBG pun sejak awal bisa diantisipasi apabila rencana bangunan tersebut melanggar atau tidak. Jika ada pelanggaran, kata dia, maka sejak awal IMB atau PBG tidak dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Jika tetap dikeluarkan berarti ada permainan atau kolusi dan korupsi. Ini yang perlu ditindak oknumnya diberi sanksi tegas," ucap Nirwono, kepada Kompas.com, Rabu (24/5/2023).

Baca juga: Pakar: Pemilik Ruko Harus Dikenakan Sanksi Berlipat kalau Tak Kunjung Bongkar Bangunan yang Caplok Bahu Jalan

Nama Jakpro terseret

Salah satu pemilik ruko, Boy Hendy (53), mengaku sudah mendapatkan izin dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pemilik lahan untuk meninggikan jalan di depan area rukonya.

"Kalau kami melanggar, pasti ditegur. 'Oh iya, kamu enggak boleh begini, melanggar'. Pemerintah juga harus, 'kamu enggak boleh naikkan', jangan sekarang diobok-obok kitanya sekarang," tutur Hendy, Selasa (23/5/2023).

Hendy berujar, permintaan izin kepada Jakpro melalui sambungan telepon ini terjadi setelah dia memutuskan untuk menyewa ruko pada 2002.

Selama massa penyewaan sampai akhirnya membeli ruko pada 2021, Hendy mengaku tidak ada teguran baik secara tertulis maupun lisan dari Jakpro.

Baca juga: Penolakan Pembongkaran Ruko yang Caplok Bahu Jalan di Pluit: Pemilik Sebut Dapat Izin Jakpro, Penyewa Kehilangan Rezeki