Almarhum Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengevaluasi kinerja Heru Budi Hartono menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta selama satu tahun terakhir.
Gembong menilai selama Heru Budi menjabat sebagai pemimpin DKI Jakarta, komunikasi publiknya masih belum maksimal.
Baca juga: Jabatan Sebagai Pj Gubernur Segera Berakhir, Heru Budi: Kalau Diperpanjang Ya Silakan...
"Pertama (evaluasinya itu) komunikasi publik pak Heru kurang baik. Masih sama. Maka, ini perlu diperbaiki," kata Gembong saat dikonfirmasi, Senin (9/10/2023).
Gembong mengatakan komunikasi seorang pemimpin yang baik sangat diperlukan, meski Heru merupakan orang birokrat.
Sebab, Heru Budi akan memberikan arahan kepada anak buahnya setiap kebijakan dan program yang sudah atau akan dijalankan.
Gembong pun menduga, komunikasi yang kurang baik dari Heru Budi itu tak terlepas dari karakter. Dengan demikian, ia meminta Dinas Kominfo DKI Jakarta untuk mendampingi Heru.
Baca juga: Setahun Jabat Pj Gubernur DKI, Heru Budi Diminta Lebih Tegas Tagih Fasos Fasum ke Pengembang
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menilai kinerja Heru Budi ada positifnya. Tetapi,menurut Taufik, lebih banyak hal negatif.
Salah satunya, Heru Budi kurang melanjutkan program-program gubernur terdahulu.
Sebagai contoh, tingkat kemacetan Ibu Kota yang bertambah dan buruknya polusi udara hingga menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.
Lebih lanjut, bantuan untuk warga melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga dinilai mengalami penurunan pelayanan.
Kondisi itu mendasari alasan dia menyarankan Heru Budi tak lagi menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Apalagi, jabatan itu diperoleh bukan dari pilihan langsung masyarakat.
Baca juga: Masa Jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Akan Berakhir, PSI: Patut Diberi Kesempatan Lagi
“Pj Gubernur DKI bukan orang yang dipilih warga Jakarta, sehingga chemistry dengan rakyat Jakarta sangat kecil. Rakyat Jakarta tak pernah merasa memilih Pj Gubernur DKI untuk menjadi pemimpinnya,” kata Taufik.
Justin Adrian berpendapat Heru Budi Hartono harus mengevaluasi diri bila nantinya kembali diperpanjang sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta.
Menurut Justin, hal yang semestinya diperbaiki Heru Budi soal ketegasan menagih penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).
"Namun Pak Heru Budi dan jajarannya belum optimalkan untuk penagihan kewajiban pengembang terkait penyerahan fasum fasos," ujar Justin kepada wartawan, Jumat (13/10/2023).
Baca juga: Menerka Kelanjutan Jabatan Heru Budi Setelah Periode Pj Gubernur DKI Berakhir, Akankah Diperpanjang?
Menurut Justin, ketegasan Heru Budi dibutuhkan agar lahan fasos fasum tak dimanfaatkan oleh orang lain untuk sesuatu yang tidak diinginkan.
"Hingga saat ini aset yang belum diserahkan tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ucap Justin.
(Tim Redaksi : Wasti Samaria Simangunsong, Muhammad Isa Bustomi, Novianti Setuningsih, Nursita Sari, Ihsanuddin, Jessi Carina)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.