Ketika Penjarah Aset Rusunawa Marunda Tak Dilaporkan ke Polisi karena Kasihan...

Sementara untuk pencuri lainnya, pengelola Rusunawa Marunda tidak memiliki bukti yang kuat.

Akomodasi

Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat mengatakan, upaya penyelesaian masalah yang tidak dilaporkan ke ranah hukum atau kepolisian seperti yang terjadi pada tujuh pelaku pencurian aset di Rusunawa Marunda berkaitan dengan akomodasi.

"Dalam pandangan sosiologis itu (penyelasian masalah secara kekeluargaan atau damai) dikatakan sebagai akomodasi. Akomodasi itu adalah suatu upaya untuk mempertemukan beberapa pihak yang bertikai, berkonflik, dan mencari jalan keluar," kata Rakhmat saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/6/2024).

Baca juga: Eks Pengelola Sebut Warga Rusunawa Marunda Juga Ikut Menjarah Aset

"Nah jalan keluar itu salah satunya adalah dengan melakukan musyawarah mufakat, diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Itu sebenarnya hanya dipahami sebagai suatu strategi atau mekanisme akomodasi, sebenarnya gitu," sambungnya.

Rakhmat mengatakan, upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi tidak dibawa ke ranah hukum banyak terjadi di masyarakat.

Meski begitu, biasanya ada konsekuensi atau sanksi di luar hukum yang diterima oleh pelaku yang bermasalah.

"Banyak kasus di masyarakat, kasus-kasus etika, pelanggaran hukum, yang diselesaikan secara kekeluargaan, tidak perlu dibawa ke hukum atau kepolisian. Mereka berdamai, minta maaf atau dengan cara menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di media atau harus berjanji dengan bertanggung jawab atau ada yang dihukum keliling, diarak keliling misalnya, macam-macam," kata Rakhmat.

"Itu sebenarnya akomodasi dari masyarakat untuk mencari jalan keluar, tidak perlu sampai ke pengadilan. Bahwa di situ ada nilai-nilai welas asih, kasihan. Nah itu adalah bagian dari mekanisme akomodasi itu," lanjutnya.

Bukan Asian Values

Rakhmat menegaskan, kasus tujuh pelaku penjarahan aset di Rusunawa Marunda yang tidak dilaporkan ke polisi tidak berhubungan dengan Asian values perihal kekeluargaan.

"Saya melihatnya tidak sesederhana itu mengenai Asian values itu dikaitkan dengan konteks misalnya kasus pelanggaran hukum. Itu terlalu direduksi, terlalu disimplifikasi menjadi sesuatu yang singkat atau sepele," kata Rakhmat.

Baca juga: Eks Pengelola Tak Setuju Hilangnya Aset di 500 Unit Rusunawa Marunda Disebut Penjarahan

Rakhmat menjelaskan, kasus kriminalitas atau pelanggaran hukum di mana pun adalah hal yang berbeda dengan Asian values.

Oleh sebab itu, nilai kekeluargaan dalam Asian Values tidak berhubungan dengan penyelesaian masalah hukum secara kekeluargaan.

"Justru di negara-negara Asia itu adalah satu pelanggaran yang tidak bisa diterima, secara rasionalitas mereka menganggap bahwa itu adalah pelanggaran, kemudian kriminalitas, dan ada hukum yang harus diterima. Jadi harus dibedakan, dan itu menurut saya terpisah," jelas Rakhmat.

Menurut Rakhmat, nilai kekeluargaan dalam Asian values adalah nilai-nilai kolektivitas dan kehangatan dalam sebuah keluarga, di antaranya lebih dekat, akrab, dan guyub.

Hal tersebut berbeda dengan nilai kekeluargaan orang barat yang lebih personal, individualis, serta ada jarak.

"Jadi kalau kasus yang pencurian barang-barang itu, apalagi aset milik publik, sebenarnya itu adalah kasus pelanggaran hukum kalau kita bicara soal itu. Kemudian, karena yang dicuri adalah aset publik, itu ada masalah etika di situ, masalah perilaku di situ," ucap Rakhmat.

"Kalau misalnya tidak diproses ke hukum dan hanya dipecat, itu juga sebenarnya bukan bagian dari Asian values, itu pelanggaran biasa. Kalaupun sudah ada punishment, ya punishment-nya masih bisa diterima, bahwa ada punishment dipecat itu masih bisa diterima, artinya ada hukuman kepada mereka itu sudah tepat," pungkas Rakhmat.

(Penulis: Shinta Dwi Ayu | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)