Menakar Kemampuan Pemprov DKI Raih Pendapatan Maksimal di Tahun 2016

Awalnya, TAPD memasang target sebesar Rp 37 triliun yang berasal dari 13 komponen pajak. Akan tetapi, karena takut tidak tercapai, TAPD menurunkan targetnya menjadi Rp 34 triliun.

Rancangan tersebut sedang dibahas melalui rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Hari ini akan ditentukan apakah target yang dipasang Pemprov DKI adalah Rp 37 triliun atau Rp 34 triliun.

Anggota Banggar DPRD, Syahrial, meminta target pendapatan juga memperhatikan dinamika nilai rupiah.

"Pendapatan Rp 37 triliun direvisi Rp 34 triliun. Itu kan sebelum disesuaikan asumsinya. Kalau sudah disesuaikan, otomatis semua berubah. Target-target akan berubah. Apalagi 2015 akhir sudah berlaku perdagangan kerja bebas. Artinya persaingan kita sangat sulit sekali. Jakarta pun akan sulit. Jadi tolong dikaji. Saya tidak pesimistis tetapi jangan over optimistis," ujar Syahrial di gedung DPRD DKI, Senin (31/8/2015).

Begitu pula dengan anggota Banggar lain, Prabowo Soenirman. Dia meminta TAPD memasang target yang memang sesuai dengan kemampuannya.

"Saya lihat ini terlalu optimistis ya. Kita coba kaji kembali kemampuan yang benar," ujar dia. Akan tetapi, kata Prabowo, jika TAPD yakin target Rp 34 triliun yang dipasang bisa tercapai, maka anggota Banggar tetap mendukung.

DKI Optimistis

Sementara itu, Kepala Dinas Pajak DKI Agus Bambang mengatakan ingin optimistis terhadap target yang telah ditetapkan saat ini.

Agus mengacu kepada data yang dimiliki Dinas Pajak. Sebagai contoh, adalah pembayaran PBB yang merupakan salah satu komponen pajak sumber pendapatan.

"Jika kembali ke 2013, itu realisasinya sekitar Rp 3,3 triliun dari sana. Perlu diketahui PBB kita per 31 Agustus 2015 sudah Rp 5,387 triliun. Sekarang jumlah WP yang bayar sudah jauh lebih banyak," ujar Agus.

Agus berkesimpulan bahwa saat ini partisipasi masyarakat untuk membayar PBB sudah tinggi. Dia mengaku tidak ingin mengenyampingkan hal itu. Dia tidak ingin potensi pendpatan ini diturunkan begitu saja seperti target di 2013.

"Pertanyaannya apa potensi ini harus kita luluh lantahkan seperti 2013? Jadi saya sangat optimis. Jadi evaluasi PBB ke 2013, saran saya tidak usah dilakukan. Sekarang saja sudah lebih tinggi dari 2014," ujar Agus.