Sopir Taksi 'Online': Pemerintah Hanya Peduli pada Pemilik Modal!

JAKARTA, KOMPAS.com - Para sopir taksi online melakukan aksi unjuk rasa di lapangan parkir timur Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016). 

Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

"Permenhub itu, jelas kebijakan titipan pengusaha besar, yakni kaum pemilik modal yang akan mematikan kami yaitu driver individual," ujar pengacara yang mewakili para sopir taksi online, Andryawal Simanjuntak, di lokasi, Senin.

(Baca juga: 10 Orang Perwakilan Sopir Taksi "Online" ke Istana untuk Audiensi)

Adapun poin permenhub yang dianggap memberatkan pengemudi taksi online adalah terkait keharusan mengikuti uji kelayakan kendaraan bermotor atau kir, keharusan memiliki SIM A umum, dan balik nama STNK kendaraan ke perusahaan ataupun koperasi.

Aturan lainnya dalam permenhub yang dikeluhkan para pengemudi taksi online adalah harus memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool) dan keharusan menyediakan pemeliharaan kendaraan atau bengkel.

Andryawal menilai, dengan diterbitkannya permenhub tersebut, pemerintah tidak berpihak kepada rakyat kecil, dalam hal ini para pengemudi, yang membutuhkan pekerjaan halal.

(Baca juga: Batal Konvoi, Sopir Taksi "Online" Berencana Lakukan "Long March" ke DPR RI)

Selain itu, menurut dia, banyak warga Jakarta yang membutuhkan moda transportasi yang murah, nyaman dan aman seperti taksi berbasis aplikasi.

"Pemerintah hanya peduli terhadap pada kepentingan-kepentingan pemilik modal dan tidak terhadap rakyatnya," ucap dia.