Lewat di Rel DKI, Monorel BUMN Minta Jokowi Tak Pungut Retribusi

"Kan kita bangun Stasiun Cawang dan ada jalur kita di Kuningan, biasanya ada retribusi. Kita berharap itu tidak dibebankan Pemprov DKI ke kami," ujar Kiswo di sela-sela pameran monorel PT Jakarta Monorel (JM) di pelataran Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2013).

Monorel Jabodetabek atau Jakarta Link Transportation (JLT) yang dikerjakan oleh konsorsium BUMN memiliki rute Bekasi Timur-Cawang (18,138 km), Cawang-Kuningan (7,170 km), dan Cibubur-Cawang (13,728 km). Khusus ruas Cawang-Kuningan, monorelnya akan menggunakan jalur yang sama dengan monorel milik PT JM dari Pemprov DKI.

Peraturan Pemprov DKI, pihak penyelenggara transportasi harus membayar retribusi sebagai ganti lahan. Sementara Kiswo mengatakan, jika membayar retribusi, ia bisa gagal menyediakan transportasi massal yang murah bagi warga DKI.

"Karena berpengaruh pada tarifnya," ujarnya.

Kiswo melanjutkan, hal itu diputuskan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan tertuang di dalam peraturan presiden (perpres) yang diturunkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia berharap hal itu terwujud demi terselenggaranya transportasi lintas wilayah.

"Kalau memang mengutamakan kepentingan rakyat, Jokowi harusnya mendukung perpres itu nantinya karena harus ada restu dari Pemprov DKI Jakarta, termasuk tidak membebankan retribusi penggunaan lahan," tuturnya.

Perpres itu dibuat lantaran pembangunan monorel dilakukan di dua provinsi, yakni di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Hingga saat ini, perpres itu masih dibahas di Kementerian Keuangan.