DKI Usulkan APBD Perubahan Rp 72,9 Triliun

Raperda itu langsung diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan pada Sidang Paripurna, Jumat (18/7/2014) ini.

"Total usulan ini meningkat Rp 905,36 miliar atau 1,26 persen dari APBD DKI 2014 yang nilainya Rp 72 triliun," kata Basuki dalam menyampaikan Raperda.

Peningkatan anggaran dalam APBD-P itu, lanjut dia, terlihat dari peningkatan Pendapatan Daerah dari Rp 64,71 triliun menjadi Rp 65,04 triliun.

Kemudian, adanya pengurangan Belanja Daerah dari Rp 64,88 triliun menjadi Rp 64,15 triliun. Selanjutnya, adanya penambahan Penerimaan Pembiayaan dari Rp 7,28 triliun menjadi Rp 7,86 triliun. Serta penambahan Pengeluaran Pembiayaan dari Rp 7,12 triliun menjadi Rp 8,75 triliun.

Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Ia menjelaskan, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD. Yaitu berupa pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja derah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan.

"Selain itu, karena adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja," ujar Basuki.