Pemain Judi "Online" di Jakarta Terbanyak Kedua, DPRD Nilai Pemprov DKI Lamban Bersikap

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lamban dalam menyikapi maraknya judi online (judol) di Jakarta.

"Pemprov DKI relatif lamban dalam menyikapi berbagai fenomena sosial, jadi terkesan hanya bergerak ketika terjadi masalah," ujar Rio dalam keterangannya, dikutip Selasa (2/7/2024).

Menurut Rio, Pemprov DKI tidak melakukan tindakan preventif terkait judi online ke masyarakat, seperti sosialisasi bahaya judol ke tingkat RT/RW hingga pelajar dan anak-anak muda. Padahal, sangat berbahaya jika warga kecanduan judi online.

"Polanya terkesan seperti pemadam kebakaran, memangani saat timbul kejadian," sambung Rio.

Rio mengaku sangat prihatin mendengar hasil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melaporkan Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah pemain judi online (judol) terbanyak kedua di Indonesia.

Baca juga: Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi Online

"Berita ini sangat menyedihkan dan memprihatinkan, mengingat Jakarta menjadi etalase atau cermin bagi kota-kota lain di Indonesia," tuturnya.

Merujuk hasil laporan tersebut, Rio menilai ada ketimpangan ekonomi di Jakarta.

"Ini menunjukkan semacam adanya api dalam sekam soal ketimpangan dan kemiskinan yang melanda masyarakat Kota Jakarta," tuturnya.

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan itu pun meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) lebih serius dalam menangani judi online. Menurut dia, seluruh aplikasi maupun situs judi online harus segera diblokir.

"Kami meminta juga pemerintahan Jokowi dalam hal ini Kominfo untuk lebih serius dalam menangani masifnya penyebaran judi online, misalnya dengan memblokir aplikasi judi online di Indonesia," ucap dia.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta seluruh wali kota hingga camat di Jakarta untuk berkoordinasi memberantas judi online.

"Saya sudah minta wali kota masing-masing untuk koordinasi dengan polres setempat," ujar Heru dalam keterangannya, Rabu (26/6/2024).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto juga bakal mengumpulkan seluruh camat hingga kepala desa se-Indonesia untuk dilibatkan dalam pemberantasan judi online.

Ia mengaku bakal membeberkan data pemain judi online yang sudah dikantongi Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online kepada para camat dan kepala desa.

"Kami segerakan mengumpulkan para camat, kemudian para kepala desa, lurah untuk turut serta memberantas dan harus bertanggung jawab," ujar Hadi selepas rapat Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (25/6/2024).