Mereka yang Membela Anies-Sandiaga dari Kebon Sirih...

Kompas.com - 30/01/2018, 07:06 WIB

Jessi Carina

Penulis

Lihat Foto

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana (pakai kemeja hijau) dan Mohamad Taufik saat bertemu perwakilan warga Kalijodo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (19/2/2016). (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)

Rombongan dari DPD Partai Gerindra DKI Jakarta usai sidak ke kawasan Tanah Abang, Sabtu (20/1/2018).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana mendatangi kawasan Pasar Tanah Abang, Jumat (22/12/2017).

Sejumlah penarik becak mulai beroperasi di Bandengan, Jakarta Utara, Jumat (26/1/2018). Perhatian terhadap penarik becak kembali diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia berharap becak tetap beroperasi di rute khusus di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com – Sikap dua pimpinan DPRD DKI Jakarta terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berubah. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dan Abraham "Lulung" Lunggana.

Pada periode pemerintahan sebelumnya, Taufik dan Lulung kerap menyampaikan kritik. Kini, keduanya mendukung hampir semua kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Salah satu kebijakan yang sedang ramai dibicarakan adalah masalah penataan Tanah Abang. Penataan ala Anies-Sandi ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.

Langkah Anies-Sandi menutup Jalan Jatibaru untuk tempat dagang PKL dikritik Direktorat Polda Metro Jaya dan Ombudsman. Sopir angkot yang biasa beroperasi di sana berdemo. Mereka meminta Pemprov DKI membuka kembali jalan itu.

KOMPAS.com/JESSI CARINA Rombongan dari DPD Partai Gerindra DKI Jakarta usai sidak ke kawasan Tanah Abang, Sabtu (20/1/2018).

Meski demikian, Anies-Sandi tetap mendapat dukungan pimpinan Dewan. Misalnya Taufik yang membandingkan sikap polisi terhadap penutupan Jalan Jatibaru dengan jalan lainnya.

"Kenapa sih Polda enggak minta buka jalan eks Kedubes Inggris? Kenapa itu enggak direkomendasikan dibuka juga? Kalau yang ini kan untuk rakyat kecil, tinggal traffic di sana diperbaiki," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (29/1/2018).

Menurut Taufik, seharusnya kebijakan yang pro terhadap rakyat miskin didukung.

Hal yang sama disampaikan Lulung.

Menurutnya, polisi memang berupaya menegakkan Undang-undang dengan meminta fungsi jalan dikembalikan. Namun, jika bicara aturan, kata Lulung,seharusnya bukan Jalan Jatibaru saja yang dipersoalkan. Melainkan juga jalan lain yang kini ditutup permanen. Lulung menyebut lokasi-lokasi yang sebelumnya disebut Taufik.

Kompas.com/David Oliver Purba Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana mendatangi kawasan Pasar Tanah Abang, Jumat (22/12/2017).

"Artinya di Istana dibuka dong. Di eks Kedubes Inggris dibuka, Kota Tua dibuka. Itu kalau kita mau patuhi aturan," kata Lulung.

Lulung mengatakan, Anies bisa menggunakan diskresinya dalam hal ini. Dengan demikian, meski ada Undang-undang yang mengatur tentang fungsi jalan, kebijakan ini tetap bisa dilakukan.

Ia menyinggung pemerintahan sebelumnya yang juga biasa menggunakan diskresi.

"Kenapa sih dulu orang pakai diskresi enggak ribut? Ambil yang besar-besar lagi. Emang laut, didiskresi? Enggak ada laut diskresi," ujar Lulung.

Halaman berikutnya: Soal becak