Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadis KPKP Tuding Balik Dirut Dharma Jaya yang Tak Lengkapi Berkas

Kompas.com - 15/03/2018, 17:15 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan perikanan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni menyayangkan Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati menyebut kinerjanya lamban.

Darjamuni menuding PD Dharma Jaya yang lamban melengkapi berkas administrasi untuk proses verifikasi reimburse pembelian daging.

"Kemarin ini belum klop sama kami, kami minta benahi, ini, ini, ini, (laporan penjualan pangan murah) dari Pasar Jaya belum masuk, dari RPTRA belum masuk. Saya enggak mungkin (proses)," kata Darjamuni di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Darjamuni mengatakan, untuk tagihan reimburse bulan Desember sebesar Rp 13,4 miliar yang disebut Marina, seharusnya dibayar pada Januari. Begitu pula tagihan bulan Januari sebesar Rp 17 miliar, dibayarkan pada bulan berikutnya.

Baca juga : Kesulitan Subsidi Daging, Dirut PD Dharma Jaya Keluhkan Lambatnya Kinerja SKPD DKI

Marina mengaku belum menerima reimburse dari Desember hingga Februari karena lambatnya proses verifikasi dari Dinas KPKP.

"Kenapa saya belum verifikasi? Mungkin ya yang belum karena datanya enggak lengkap. Kalau datanya lengkap, enggak mungkin," ujar Darjamuni.

Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma Jessi Carina Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma
Menurut Darjamuni, ia sudah bertemu dengan Wakil Direktur PD Dharma Jaya meminta berkas-berkas pencairan dilengkapi. Ia menyesalkan Marina mengumbar ke media soal pencairan ini.

Baca juga : Awal Mula Dirut PD Dharma Jaya Ajukan Resign kepada Sandiaga

"Saya sudah minta ke Asisten Perekonomian jangan ngomong sebelah. Ngapain sih ngomong sama wartawan. Biar begitu selesaikan internal saja kan seharusnya," kata dia.

Darjamuni kini menyerahkan soal dana itu ke satuan kerja perangkat dinas (SKPD) yang berwenang yakni Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Ia menjelaskan tugasnya hanya sebatas memberi rekomendasi dan verifikasi untuk pencairan.

Baca juga : Dana PSO Tak Cair, Dharma Jaya Kesulitan Beli Daging untuk Subsidi

Kompas TV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi dan menghapuskan dana penyertaan modal pemerintah pada sejumlah BUMD.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Megapolitan
Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Megapolitan
Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Megapolitan
Penampilan Tiktoker Galihloss Usai Jadi Tersangka, Berkepala Plontos dan Hanya Menunduk Minta Maaf

Penampilan Tiktoker Galihloss Usai Jadi Tersangka, Berkepala Plontos dan Hanya Menunduk Minta Maaf

Megapolitan
4 Pebisnis Judi 'Online' Bikin Aplikasi Sendiri lalu Raup Keuntungan hingga Rp 30 Miliar

4 Pebisnis Judi "Online" Bikin Aplikasi Sendiri lalu Raup Keuntungan hingga Rp 30 Miliar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com