KPU DKI Pastikan Sudah Bekerja Sesuai Prosedur Saat Coret Nama Taufik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menjawab keberatan yang disampaikan kuasa hukum politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, dalam sidang ajudikasi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Selasa (21/8/2018). Pihak Taufik menggugat KPU DKI Jakarta ke Bawaslu DKI terkait keputusan KPU DKI yang tidak meloloskan nama Taufik dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu Legislatif 2019.

Komisioner KPU DKI, Nurdin, menyatakan, pencoretan nama Taufi dari Daftar Calon Sementara (DCS) sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan KPU No 20 Tahun 2018.

"Terkait Berita Acara yang sudah kami keluarkan karena mencoret dari DCS atas nama Mohamad Taufik, jadi kami menganggap bahwa proses yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur, PKPU No 20 tahun 2018," kata Nurdin.

Baca juga: Pihak Taufik Sampaikan 2 Keberatan dalam Sidang Ajudikasi

Menurut Nurdin, Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 bukan merupakan norma baru. Pasalnya, larangan terhadap mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sudah tercantum dalam PKPU No 14 Tahun 2018.

"Kami menganggap bahwa PKPU 20 ini kan sebelumnya sudah ada PKPU 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. Dan itu juga dicantumkan terkait dengan larangan mantan napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak," ucap Nurdin.

Ia menambahkan, pihaknya bekerja berlandaskan pada Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 hingga Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang membatalkan berlakunya aturan tersebut.

Taufik menggugat KPU lantaran ia tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019. Taufik dianggap tidak memenuhi syarat karena melanggar Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Menurut dia, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU tersebut menyatakan seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Sementara itu, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mensyaratkan setiap calon legislatif bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.