JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2018 yang menjadi tahun pertama pembuktian kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditutup dengan penyerapan anggaran yang tak lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta per 31 Desember 2018 tercatat sebesar 82,03 persen.
Anies bersyukur serapan 2018 tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
Baca juga: APBD DKI 2018 Terserap 82,03 Persen
"Alhamdulillah serapan kita setara dengan tahun lalu seperti target 82 persen. Berdasarkan data, APBD 2018 itu sebesar Rp 83,26 triliun, realisasi penerimaannya per tadi malam (31/12/2018) sebesar Rp 61,29 triliun atau 93,14 persen," kata Anies di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (1/1/2019).
Adapun, serapan anggaran tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017. Pada 2017, serapan APBD mencapai 82,60 persen atau 0,57 persen lebih tinggi dari serapan 2018.
Di tahun 2018, beberapa belanja publik gagal dieksekusi.
Baca juga: Akhir Tahun 2018, APBD DKI Terserap 80,5 Persen
Ada 16 puskesmas dan 93 sekolah yang gagal dibangun dan diperbaiki. Selain itu, ada lima rusun yang dicoret karena salah skema pembiayaan.
Prasarana umum seperti jembatan penyeberangan orang (JPO), hanya terealisasi dua dari 10 yang sudah dianggarkan.
Begitu pula 40 JPO yang sudah memprihatinkan kondisinya di seluruh Jakarta, bakal diperbaiki di tahun 2018.
Baca juga: Ingin Fokus Serapan Anggaran, Anies Tunda Pengumuman Lelang Jabatan
Sebanyak enam kantor kelurahan dan kecamatan tidak jadi dibangun karena bermasalah.
Sejumlah kegagalan ditambah efisiensi menghasilkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) mencapai Rp 12 triliun.
Serapan 2018 meleset dari target yang ditetapkan Anies dan jajarannya dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018-2022.
Dalam RPJMD, Anies menargetkan penyerapan APBD bisa melebihi 90 persen tiap tahunnya.
Baca juga: Upaya Pemprov DKI Atasi Lambannya Realisasi Serapan Anggaran 2018...
"Asumsi penyerapan belanja daerah rata-rata per tahun berkisar antara 93,68 sampai 96,31 persen yang didukung mekanisme pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien serta sistem monitoring evaluasi yang memadai," ujar Anies saat membacakan RPJMD dalam rapat paripurna bersama DPRD pada 28 Maret 2018.