Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan Panjang Penentuan Cawagub DKI

Kompas.com - 28/02/2019, 09:48 WIB
Nursita Sari,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sandiaga Uno mengundurkan diri dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 10 Agustus 2018. Dia mundur karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019. Sandiaga mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden.

Pengunduran diri Sandiaga kemudian diproses Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga terbit keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Sandiaga pada pertengahan September 2018. Posisi wagub DKI resmi kosong sejak keppres itu terbit.

Dua partai politik pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga pada Pilkada DKI 2017, yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kemudian memulai proses penentuan dua calon wakil gubernur (cawagub) pengganti Sandiaga.

Baca juga: PKS Tunggu Tanda Tangan Prabowo untuk Serahkan Nama Cawagub DKI ke Anies

Empat bulan berlalu, proses penentuan dua nama kandidat wagub itu belum juga rampung.

Berikut catatan Kompas.com soal panjangnya proses penentuan cawagub DKI.

Kandidat awal cawagub DKI 

Pada awal kekosongan kursi wagub, muncul sejumlah nama yang digadang-gadanh bakal menggantikan Sandiaga untuk mendampingi Anies.

Sejumlah nama yang muncul yakni Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, anggota DPR Nurmansjah Lubis, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto, hingga Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik.

Bahkan, dalam banyak kesempatan, Taufik optimistis bakal dipilih sebagai cawagub dari Gerindra.

Selain itu, muncul nama baru dari kubu Gerindra, yakni keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Gerindra dan PKS pun memperebutkan posisi wagub DKI hingga akhirnya kedua pihak bertemu pada 5 November 2018.

Wagub dari PKS 

Gerindra dan PKS akhirnya sepakat bahwa kursi wagub DKI menjadi milik PKS. Prabowo menyerahkan kursi itu kepada PKS sejak Sandiaga dipilih sebagai cawapres.

Kesepakatan itu diambil setelah pengurus Gerindra dan PKS DKI Jakarta bertemu pada 5 November 2018.

"Tadi sudah disepakati bahwa kursi (wagub) itu diamanatkan, dimandatkan kepada PKS," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo saat itu.

Bakal cawagub DKI Jakarta dari PKS, Ahmad Syaikhu, menunjukkan buku Kebijakan Ahok yang diberikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi seusai bertemu Prasetio di kediamannya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).KOMPAS.com/NURSITA SARI Bakal cawagub DKI Jakarta dari PKS, Ahmad Syaikhu, menunjukkan buku Kebijakan Ahok yang diberikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi seusai bertemu Prasetio di kediamannya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).
Meskipun kursi wagub DKI diserahkan ke PKS, Gerindra memberi syarat bahwa dua nama cawagub harus ditentukan lewat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Gerindra menyebut fit and proper test merupakan mekanisme partai yang harus dijalankan. PKS menyepakati syarat dari Gerindra.

PKS menunjuk dua kadernya sebagai cawagub DKI setelah ada kesepakatan kursi wagub menjadi milik PKS. Dua nama kader yang ditunjuk yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Agung saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta, sementara Syaikhu merupakan Ketua DPW PKS Jawa Barat.

Namun, Gerindra meminta PKS mengajukan lebih dari dua nama untuk diuji melalui fit and proper test. Harapannya, dua nama yang diajukan sebagai cawagub memang layak menggantikan Sandiaga.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com