Pengeroyokan Siswi SMK di Bekasi Masuk Babak Penahanan Pelaku

BEKASI, KOMPAS.com - Tiga orang pelaku pengeroyokan terhadap GL (15), seorang siswi baru sebuah SMK di Bekasi Timur, ditangkap polisi. Ironisnya, tiga pelaku yang diketahui berinisial D (17), A (15), dan P (17) masih di bawah umur.

Ketiganya diketahui sebagai senior korban. D, alumnus SMK Teknologi Nasional; A, kakak kelas GL; dan P, kawan D yang tidak satu almamater, kompak menjambak, mencekik, dan melucuti kerudung GL pada insiden pengeroyokan di sebuah taman di luar kompleks sekolah.

GL kemudian ditendang, dipukul, dan ditampar menggunakan sandal berulang kali.

"Untuk proses hukum saat ini tiga orang sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kemudian penyidikan lanjut," ujar AKBP Eka Mulyana, Wakapolres Metro Bekasi Kota dalam konferensi pers, Kamis (22/8/2019) petang.

Eka mengatakan, tiga orang pelaku yang masih di bawah umur itu disangkakan tindak pidana kekerasan terhadap anak pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Baca juga: Pengeroyokan Siswi di Bekasi oleh Alumnus, Dituduh Merusak Rumah Tangga dan Terus Diteror

"Ancaman hukumannya (maksimal) lima tahun penjara," sebut Eka.

Eka menyebut, pihaknya bakal tetap memproses pidana tiga orang pelaku di bawah umur itu. Namun, pihaknya juga membuka upaya diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses pidana, salah satunya apabila korban dan pelaku beserta keluarga mencapai mufakat.

Upaya diversi dalam kasus anak-anak sendiri diatur Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang yang sama juga menyebut bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, wajib diupayakan diversi.

Syaratnya, ancaman pidana di bawah 7 tahun dan tindakan pidana tersebut belum pernah dilakukan lebih dari 1 kali.

Pelaku dan korban akan didampingi Komisi Perlindungan Anak

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi menjamin bakal memberikan pendampingan kepada para pelaku yang masih di bawah umur.

"Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum berhak didampingi," ujar Komisioner KPAD Kota Bekasi, Nurfajriah di Polres Metro Bekasi Kota, Kamis.

Pendampingan itu utamanya berkaitan dengan advokasi hak-hak hukum ketiga pelaku yang akan berhadapan dengan peradilan anak. Mereka juga akan memperoleh trauma healing dan pembimbingan dari KPAD Bekasi.

Baca juga: KPAD Akan Dampingi Korban dan Pelaku Pengeroyokan di Bekasi

"Sudah kewajiban kita juga untuk trauma healing pelaku, termasuk orangtua pelaku. Kalau kita gali kesimpulan awal, ada miskomunikasi tentang role model, di mana mereka melihat kekerasan sebagai kebiasaan," jelas Ketua KPAD Bekasi, Aris Setiawan saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

"Secara pola aslinya, mereka mungkin enggak sepenuhnya bersalah, bisa jadi anak-anak itu sudah terbiasa dengan cara penyelesaian secara kekerasan. Mereka merasa lebih jagoan apa gimana, itu yang mau kita sasar (melalui trauma healing pelaku)," ia menambahkan.