Usai Politisi Termuda DPRD DKI William PSI Disidang oleh Seniornya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pengungkapan anggaran janggal ke publik oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana memasuki babak baru.

Setelah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta oleh seorang warga karena dinilai melanggar kode etik, William secara perdana diperiksa oleh Badan Kehormatan pada Selasa (12/11/2019).

Seusai disidang oleh para seniornya, William menceritakan bahwa pemeriksaan berlangsung dengan baik.

Bahkan, kata dia, seluruh anggota Badan Kehormatan setuju bahwa hal yang dilakukan William adalah sikap kritis.

"Suasana tadi berlangsung sejuk ya, maksudnya dengan sangat baik, mungkin nanti tinggal tunggu saja dari BK. Pada intinya semuanya setuju bahwa ini sikap kritis," kata William seusai diperiksa, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

Selama diperiksa, William menjelaskan tentang kronologi mengapa dirinya mengunggah berbagai anggaran janggal ke media sosial.

Menurut dia, hal tersebut memang sikap politik dari Fraksi PSI yang menginginkan dokumen APBD bisa diakses publik.

Baca juga: Diperiksa Badan Kehormatan Terkait Unggahan Anggaran Janggal, William PSI: Semua Setuju Ini Sikap Kritis

"Saya serahkan semua lah ke pada Badan Kehormatan yang penting saya itu satu prinsip kami yang enggak bisa melanggar, atau prinsip yang tidak bisa kami tolerir adalah transparansi anggaran, kalau menurut saya itu harga mati, sudah final lah," kata William.

Janji tetap buka anggaran janggal ke publik

Tak gentar. Kata ini patut disematkan kepada William yang berjanji akan tetap membuka anggaran janggal ke publik meski dilaporkan ke BK.

"Pasti kami akan terus mengkritik setiap anggaran-anggaran tersebut dan semuanya akan kami buka," janjinya.

William menyatakan, sebelum mengunggah usulan anggaran yang dinilai janggal ke media sosial, dirinya telah meminta saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI agar proses penyusunan anggaran transparan.

Ia juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta terbuka dan mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 di situs resmi milik pemprov.

"Yang saya omongin di media sosial itu sudah saya omongkan di rapat, di rapat Banggar pertama itu sudah saya sampaikan bahwa kami dari Fraksi PSI itu meminta agar dokumen perencanaan itu di-upload di website. Jadi, apa yang kami sampaikan di media sosial itu sudah saya sampaikan juga di rapat banggar pertama itu," ujar dia.

Baca juga: Diperiksa Badan Kehormatan, William Aditya Janji Tetap Buka Anggaran Janggal ke Publik

Politisi berusia 23 tahun ini menegaskan, pihaknya tak bisa memberi toleransi pada masalah transparansi anggaran dan anggaran harus sudah dibuka ke publik sejak masih perencanaan.

Ingin mengedukasi publik

William melanjutkan, tujuannya menggunggah anggaran janggal ke media sosial adalah untuk mengedukasi publik.