Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ajak Warga Rembukan Jakarta Baru

Kompas.com - 27/11/2013, 14:05 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Rembuk Provinsi 2013, mulai Kamis (28/11/2013) besok. Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Irmansyah mengatakan, rembuk provinsi itu bertujuan untuk menjaring aspirasi seluruh stakeholders atau pemangku jabatan dalam membangun Jakarta bersama-sama.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sektor swasta terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan," kata Irmansyah, di Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Rembuk Provinsi DKI Jakarta akan dilaksanakan ke dalam tiga tahapan. Antara lain public hearing I yang digelar Kamis besok di ruang diorama Monumen Nasional (Monas) Jakarta, mulai pukul 08.30 hingga 12.30.

Rencananya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan memimpin pelaksanaan rembuk provinsi. Di hari pertama, public hearing akan dihadiri sebanyak 1.500 peserta. Sebagian besar undangan pun telah disebar melalui kelurahan. Setiap kelurahan mengirimkan empat orang perwakilannya.

"Sisanya, didistribusikan kepada perwakilan organisasi masyarakat, organisasi profesi, mahasiswa dan pemuda, dan lain-lainnya," kata Irmansyah.

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan public hearing kedua pada (2/12/2013). Di public hearing kedua, pesertanya sebanyak 150 peserta. Mereka perwakilan Pemda sekitar Jakarta, seperti Bogor, Tangerang, dan Depok; asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga swadaya masyarakat.

Setelah dua public hearing itu, akan dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD) pada (4-6/12/2013) dan dilanjutkan penyampaian hasil pada Kamis (12/2/2014). Adapun tema yang diusung melalui kegiatan ini adalah "Bersama Membangun Jakarta Baru".

Tujuan lain pelaksanaan rembuk provinsi itu untuk memberi kesempatan kepada warga berembuk bersama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan klasik ibu kota. Dengan demikian, warga yang selama ini memiliki pemikiran atau gagasan, dapat menyampaikannya dan dibahas lebih lanjut bersama Gubernur, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pakar, untuk selanjutnya dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan.

"Jadi, konsepnya mirip seperti public hearing lainnya atau tanya jawab satu tahun Pak Jokowi kemarin. Tapi, nanti Pak Gubernur yang akan bertanya kepada masyarakat," kata Irmansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Taman Jati Pinggir Jadi Tempat Rongsok, Lurah Petamburan Janji Tingkatkan Pengawasan

Taman Jati Pinggir Jadi Tempat Rongsok, Lurah Petamburan Janji Tingkatkan Pengawasan

Megapolitan
Rangkaian Pilkada 2024 Belum Mulai, Baliho Bacalon Walkot Bekasi Mejeng di Jalan Arteri

Rangkaian Pilkada 2024 Belum Mulai, Baliho Bacalon Walkot Bekasi Mejeng di Jalan Arteri

Megapolitan
Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati”, Ketua RT: Warga Sudah Bingung Menyelesaikannya

Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati”, Ketua RT: Warga Sudah Bingung Menyelesaikannya

Megapolitan
Polisi Temukan Tisu “Magic” hingga Uang Thailand di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

Polisi Temukan Tisu “Magic” hingga Uang Thailand di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

Megapolitan
Ditangkap di Purbalingga, Eks Manajer yang Gelapkan Uang Resto Milik Hotman Paris Sempat Berpindah-pindah

Ditangkap di Purbalingga, Eks Manajer yang Gelapkan Uang Resto Milik Hotman Paris Sempat Berpindah-pindah

Megapolitan
Pendatang Baru di Jakarta Akan Diskrining, Disnakertrans DKI: Jangan Sampai Luntang-Lantung

Pendatang Baru di Jakarta Akan Diskrining, Disnakertrans DKI: Jangan Sampai Luntang-Lantung

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Sulit Urus Akta Lahir, Pengelola: Mereka Ada Tunggakan Sewa

Warga Rusun Muara Baru Sulit Urus Akta Lahir, Pengelola: Mereka Ada Tunggakan Sewa

Megapolitan
Pengelola Bantah Adanya Praktik Jual Beli di Rusunawa Muara Baru Jakarta Utara

Pengelola Bantah Adanya Praktik Jual Beli di Rusunawa Muara Baru Jakarta Utara

Megapolitan
Gangster Bawa Senjata Kelillingi Tanjung Duren, Polisi Pastikan Tak Ada Korban

Gangster Bawa Senjata Kelillingi Tanjung Duren, Polisi Pastikan Tak Ada Korban

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Brigadir RAT, Sebut Kematian Disebabkan Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Brigadir RAT, Sebut Kematian Disebabkan Bunuh Diri

Megapolitan
Suramnya Kondisi RTH Tubagus Angke, Diduga Jadi Tempat Prostitusi dan Banyak Sampah Alat Kontrasepsi Berserakan

Suramnya Kondisi RTH Tubagus Angke, Diduga Jadi Tempat Prostitusi dan Banyak Sampah Alat Kontrasepsi Berserakan

Megapolitan
Polda Sulut Benarkan Brigadir RAT Jadi Ajudan Pengusaha di Jakarta, tetapi Tak Izin Pimpinan

Polda Sulut Benarkan Brigadir RAT Jadi Ajudan Pengusaha di Jakarta, tetapi Tak Izin Pimpinan

Megapolitan
Mantan Karyawan Gelapkan Uang Resto Milik Hotman Paris untuk Bayar Utang Judi dan Beli Motor

Mantan Karyawan Gelapkan Uang Resto Milik Hotman Paris untuk Bayar Utang Judi dan Beli Motor

Megapolitan
Pabrik Arang di Balekambang Baru Disegel, Warga Sudah Hirup Asap Pembakaran Arang Selama 15 Tahun

Pabrik Arang di Balekambang Baru Disegel, Warga Sudah Hirup Asap Pembakaran Arang Selama 15 Tahun

Megapolitan
Baru Kerja Sebulan, Eks Manajer Resto Milik Hotman Paris Gelapkan Uang Rp 172 Juta

Baru Kerja Sebulan, Eks Manajer Resto Milik Hotman Paris Gelapkan Uang Rp 172 Juta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com