Ahok: Musrenbang Jangan Jadi Ajang Kebiri Ide Anggaran

"Kalau usulan di Jakarta Selatan meledak sampai Rp 100 triliun, meskipun APBD DKI hanya Rp 72 triliun, tidak apa-apa. Nanti tinggal pilih, (program) mana yang paling dibutuhkan sehingga tidak ada kejadian RSUD ICU hanya dibangun setengah, karena (anggaran) dipotong," kata Basuki, saat memberi pengarahan di musrenbang Pemkot Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2015).

Program-program itu akan ditampung dan dipilih berdasar skala prioritas maupun atau kegiatan mana yang harus ditunda. Seluruh ide yang ditampung itu jangan seluruhnya direalisasi menjadi program kegiatan.

"Pilih mana ide program yang jadi prioritas, butuh dana CSR, atau programnya ditunda. Ide-ide kelurahan, kecamatan, masyarakat, DPRD ini enggak boleh dikebiri," kata Basuki. 

Basuki mengatakan, kasus di Jakarta Selatan ini tergolong menarik. Pasalnya bangunan-bangunan di sana dibangun di lembah yang dulunya diperuntukkan sebagai tempat penampungan air. Akibat kering musim kemarau, warga membangun rumah serta perkantoran di lembah-lembah di Jakarta Selatan. 

Hal tersebut terlihat ketika Basuki menyambangi wilayah Kemang, beberapa waktu lalu. Hasil pantauannya, banyak pemukiman yang berada di bawah tanggul sungai. Dengan demikian, ia berharap suku dinas (sudin) di tiap kota administrasi tidak melakukan hal-hal aneh. Ia juga meminta apabila ada tanah yang berupa embung, rawa, atau tanah-tanah kelokan, bisa dijual langsung kepada DKI.

"Pak Wakil Ketua DPRD (Triwisaksana) pasti ingin buat Jakarta Selatan asri. DPRD dan warga lapor saja ke kami lahan mana yang tidak dipakai dan kami beli dengan harga pasar atau NJOP (nilai jual objek pajak). Kami sekarang gencar beli tanah kayak juragan tanah," kata Basuki. 

Musrenbang di Jakarta Selatan sendiri akan dilaksanakan selama tiga hari, mulai 31 Maret hingga 2 April 2015. Musrenbang ini dilakukan untuk menghimpun kegiatan-kegiatan yang akan dianggarkan di tahun anggaran 2016. Dalam kegiatan tersebut hadir pula para anggota dewan dapil Jakarta Selatan, termasuk Wakil Ketua DPRD Triwisaksana, pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI, serta pejabat Pemkot Jakarta Selatan.