Ahok Tidak Khawatir Hadapi Rintangan Jelang Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi II DPR RI berwacana merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni mengubah syarat bagi calon independen menjadi 10-15 persen atau yang kedua 15-20 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).

Sebelumnya, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), syarat untuk menjadi calon independen adalah 6,5-10 persen dari jumlah DPT pemilu sebelumnya. Hal ini dianggap tidak seimbang dengan beratnya syarat calon yang diusung partai politik, yakni mendapatkan minimal 20 persen kursi di DPRD.

Menariknya, wacana ini mencuat ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan akan maju melalui jalur independen dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia akan maju melalui dukungan relawan pendukungnya, Teman Ahok.

Adanya wacana ini, Basuki mengaku tidak khawatir. Bahkan, ia tetap optimistis pendukungnya dapat mengumpulkan satu juta fotokopi KTP.

"Boleh saja, saya kira enggak masalah mau usul gimana mah. Yang penting kan itu sudah diputus MK, saya mah ikut saja," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (15/3/2016).

Basuki menjelaskan, meski putusan MK meringankan persyaratan independen, ia tetap meminta pendukungnya mengumpulkan hingga satu juta fotokopi KTP. Jika pengumpulan syarat berdasarkan DPT Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, calon independen hanya perlu mengumpulkan sekitar 532.000 KTP.

Adapun saat ini, Teman Ahok sudah mengumpulkan sebanyak 784.977 fotokopi KTP.

"Kalau misalnya yang diajukan itu 10 persen, berarti 1 juta KTP, kami sudah minta Teman Ahok kumpulin. Kalau pemilihnya 7 juta, 10 persen itu 700.000-an KTP, ya lewat dong," kata Basuki. (Baca: Jurus Baru "Menjegal" Ahok)

Nasib Ahok di tangan pendukungnya

Melalui wacana penambahan syarat dukungan KTP untuk calon independen ini, Basuki menyebut Teman Ahok harus lebih bekerja keras lagi.

Terlebih lagi, saat ini mereka sedang memverifikasi ulang sekitar 700.000 formulir yang sebelumnya tidak tercantum nama calon wakil gubernur, Heru Budi Hartono.

Selama menjawab pertanyaan wartawan, Basuki terlihat santai. Ia mengaku tugasnya kini hanya bekerja dengan baik. Ia meyakini jabatan itu merupakan sebuah amanah yang diberikan oleh Tuhan.

"Aku mah santai saja, jabatan itu amanah. Lo enggak usah rebut, Tuhan yang kasih dan Tuhan yang ambil. Yang penting lo kerja benar saja," kata Basuki.

"Biasa saja saya, (partai politik) enggak bisa jegal juga kok. Kun fayakun (apa yang terjadi, maka terjadilah) ya gue," kata Basuki. (Baca: Anggap Ahok Punya "Sponsor" Gila-gilaan, PDI-P Dukung Syarat Calon Perseorangan Diperberat)

Ia pun menceritakan alasannya maju independen. Salah satunya karena kekhawatiran Teman Ahok jika Basuki tidak mendapat dukungan partai politik dalam Pilkada DKI, mereka mengumpulkan sejumlah KTP untuk mendukungnya maju sebagai calon independen.

"Makanya, mereka mau ajak saya keluar dari parpol. Saya penuhi keinginan mereka dan ya sudah nasib saya sekarang ada di Teman Ahok, lebih tepatnya teman-teman Ahok," kata Basuki.

Mampukah Teman Ahok memenuhi rintangan ini? Mengingat Basuki sebelumnya memberi mereka tenggat waktu hingga bulan Juni untuk melengkapi berbagai persyaratan pencalonan melalui jalur independen. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI mulai membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen pada bulan Juli.

"Kalau terlambat, ya sudah Ahok enggak jadi gubernur lagi," kata Basuki. (Baca: Putuskan Maju di Jalur Independen, Nasib Ahok di Ujung Tanduk)