Basuki: Kalau Pembantu Masuk Jakarta, Boleh Dong...

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Jakarta membutuhkan banyak tenaga pembantu rumah tangga (PRT) sehingga operasi bina kependudukan yang dilaksanakan DKI tidak berlaku bagi para PRT.

"Boleh dong, kan ditampung di rumah, terus dikasih makan. Mana ada pembantu rumah tangga yang enggak terserap? Yang benar itu, kita kekurangan mereka," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Ibu-ibu rumah tangga, menurut dia, biasanya berpesan kepada PRT yang bekerja di rumahnya untuk membawa temannya ikut bekerja. Oleh karena itu, kehadiran PRT di Ibu Kota tidak menjadi masalah berarti baginya.

Kembali ia menjelaskan, pendatang yang menjadi masalah adalah para pendatang yang melanggar Peraturan Daerah (Perda), dengan menduduki jalan kemudian berdagang dan mencari untung. "Kamu bikin orang Jakarta rugi berapa triliun karena macet? Jadi masalah kan mereka," tegas Basuki.

Rencananya, tahun ini, DKI hanya akan menggelar operasi bina kependudukan dengan melakukan sosialisasi kependudukan di tiap kelurahan. Sementara itu, Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) hanya berlaku bagi mereka, pelanggar perda.

OYK bagi pedagang kaki lima (PKL) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) itu akan dilaksanakan pada H+21 Lebaran karena Pemprov DKI masih memberikan waktu kepada para pendatang untuk berlibur di Jakarta.

Apabila saat penertiban ada warga yang tidak mempunyai KTP DKI, maka akan langsung diserahkan ke pengadilan wilayah setempat untuk mengikuti sidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara untuk PMKS yang terjaring dalam penertiban, kata dia, mereka akan dibawa ke Panti Sosial Dinas Sosial DKI.