Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wanda Ingatkan Jokowi: Ini Kan APBD, Bukan Uang Bapak Dia

Kompas.com - 27/11/2013, 16:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Enam orang anggota DPRD DKI Jakarta menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menambah penyertaan modal pemerintah dari Rp 2,8 miliar menjadi Rp 250 miliar kepada PD Dharma Jaya. Penolakan itu dilontarkan dalam rapat paripurna pada Rabu (27/11/2013) siang.

Salah satu anggota yang menolak adalah Wanda Hamidah. Anggota DPRD dari Fraksi PAN itu mengatakan, penolakan itu didasarkan oleh dua hal. Pertama, eksekutif hanya melakukan suntikan modal tanpa melakukan perombakan total di manajemennya. Kedua, PD Dharma Jaya tidak memiliki rencana bisnis yang kuat demi menjalankan roda usaha bidang peternakan.

"Tidak ada good will eksekutif untuk menyehatkan BUMD ini. Jika sakit, ya harusnya masuk emergency. Saat raker, saya tanya ini pola penyelamatannya gimana? Penyehatannya kayak apa? tidak pernah bisa dijawab," ujar Wanda seusai rapat paripurna tersebut.

"Lalu, direksi masih PLT (pelaksana tugas). Saya mau lihat apa profil BUMD ini, bussines plan-nya apa, posisi utang berapa, asetnya berapa, tak juga bisa dijelaskan mereka," lanjut Wanda.

Wanda mempertanyakan mengapa eksekutif begitu berani memberikan modal dasar dalam jumlah sangat besar kepada BUMD yang tidak memiliki prospek usaha. Padahal, uang sebesar Rp 250 miliar tersebut adalah milik rakyat. Dia pun menganalogikan eksekutif bagai memberikan cek kosong kepada PD Dharma Jaya.

"Kami khawatir akan sia-sia, mubazir. Ini kan APBD, bukan uang bapak dia. Kalau punya bapak dia, saya enggak marah," ujarnya.

"Kami mendukung ketahanan pangan. Tapi, bukan memberikan cek kosong begitu. Paling tidak harus menunjukkan keinginan kuat dong. Direksi saja masih PLT, utang banyak, aset enggak ada, bussines plan enggak ada, bagaimana mau setuju," ujar Wanda.

Penolakan tersebut diketahui tak berpengaruh atas keputusan pemberian modal dasar. Pasalnya, anggota dewan yang menolak hanya sebanyak enam orang, sementara yang hadir dalam rapat paripurna adalah sebanyak 64 orang dari 94 anggota DPRD.

Menanggapi hal itu, Wanda mengaku para penolak menerimanya dengan bijak. Menurut mereka, situasi itu merupakan bagian dari demokrasi.

"Yang penting saya sudah berusaha melindungi uang rakyat. Yang paling penting, nanti pengawasannya gimana. Mudah-mudahan PD Dharma Jaya memberikan sumbangsih ke Pemprov," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior, Keluarga Sebut Korban Tak Punya Musuh

Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior, Keluarga Sebut Korban Tak Punya Musuh

Megapolitan
Otopsi Selesai, Jenazah Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior Akan Diterbangkan ke Bali Besok

Otopsi Selesai, Jenazah Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior Akan Diterbangkan ke Bali Besok

Megapolitan
Heru Budi Diminta Tegur Wali Kota hingga Lurah karena RTH Tubagus Angke jadi Tempat Prostitusi

Heru Budi Diminta Tegur Wali Kota hingga Lurah karena RTH Tubagus Angke jadi Tempat Prostitusi

Megapolitan
Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Megapolitan
BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Megapolitan
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Megapolitan
Duka di Hari Pendidikan, Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior

Duka di Hari Pendidikan, Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior

Megapolitan
Mahasiswanya Tewas Dianiaya Senior, Ketua STIP: Tak Ada Perpeloncoan, Murni Antar Pribadi

Mahasiswanya Tewas Dianiaya Senior, Ketua STIP: Tak Ada Perpeloncoan, Murni Antar Pribadi

Megapolitan
Fakta-fakta Kasus Pembunuhan Mayat Dalam Koper di Cikarang

Fakta-fakta Kasus Pembunuhan Mayat Dalam Koper di Cikarang

Megapolitan
Bagaimana jika Rumah Potong Belum Bersertifikat Halal pada Oktober 2024? Ini Kata Mendag Zulhas

Bagaimana jika Rumah Potong Belum Bersertifikat Halal pada Oktober 2024? Ini Kata Mendag Zulhas

Megapolitan
Tewasnya Mahasiswa STIP di Tangan Senior, Korban Dipukul 5 Kali di Bagian Ulu Hati hingga Terkapar

Tewasnya Mahasiswa STIP di Tangan Senior, Korban Dipukul 5 Kali di Bagian Ulu Hati hingga Terkapar

Megapolitan
Fenomena Suhu Panas, Pemerintah Impor 3,6 Juta Ton Beras

Fenomena Suhu Panas, Pemerintah Impor 3,6 Juta Ton Beras

Megapolitan
Pengemudi HR-V yang Tabrak Bikun UI Patah Kaki dan Luka di Pipi

Pengemudi HR-V yang Tabrak Bikun UI Patah Kaki dan Luka di Pipi

Megapolitan
Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Megapolitan
Mendag Tegaskan Rumah Potong Ayam Harus Bersertifikat Halal Oktober 2024, Tidak Ada Tawar-tawar Lagi

Mendag Tegaskan Rumah Potong Ayam Harus Bersertifikat Halal Oktober 2024, Tidak Ada Tawar-tawar Lagi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com