Kompas.com - 26/11/2015, 13:19 WIB
Sidang gugatan terhadap proyek reklamasi pulau G di PTUN, Jakarta Timur. Kamis (26/11/2015) Kompas.com/Robertus BelarminusSidang gugatan terhadap proyek reklamasi pulau G di PTUN, Jakarta Timur. Kamis (26/11/2015)
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DKI meminta majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menunda pengerjaan proyek reklamasi Pulau G selama proses hukum berjalan. 

Permintaan ini disampaikan dalam sidang pembacaan replik yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur, Kamis (26/11/2015). (Baca: Ada Izin Reklamasi Pulau G, SK Ahok Digugat di PTUN)

"Kami minta yang mulia dengan proses pengerjaan yang berjalan, saya minta yang mulia menyetop dulu, karena kami merasa terganggu," kata Muhammad Taher, perwakilan nelayan sekaligus Ketua DPW Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DKI, kepada hakim.

Namun, Hakim Ketua Ujang Abdulah yang memimpin jalannya persidangan mengatakan, majelis menunggu pihak penggugat memberikan bukti kepada majelis terlebih dahilu.

Setelah itu, hakim akan mempertimbangkan permintaan KNTI DKI selaku penggugat. (Baca: KNTI: Reklamasi Tidak Hanya Rugikan Masyarakat di Teluk Jakarta )

"Berkaitan permohonan yang disampaikan, bisa saja ditetapkan (untuk ditangguhkan), apabila dianggap sudah memenuhi bukti-bukti, bukan hanya dalih. Bukti-bukti itu belum disampaikan pada para pihak. Jadi nanti silahkan pro-aktif dalam bentuk surat (bukti), siapa tahu nanti majelis hakim yakin (bisa ditangguhkan pengerjaan proyeknya)," ujar Ujang.

Dalam sidang tersebut, KNTI selaku penggugat melalui pengacaranya dari LBH Jakarta membacakan replik atas jawaban tergugat pada sidang sebelumnya.

Replik setebal 28 halaman itu beberapa di antaranya menyatakan bahwa penggugat merasa dirugikan karena proyek reklamasi Pulau G. (Baca: Soal Reklamasi, KNTI Minta Ahok Jangan Naif)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam sidang sebelumnya, Pemprov DKI selaku tergugat menyatakan bahwa KNTI tidak berkepentingan langsung dalam reklamasi tersebut.

Namun, pihak KNTI sudah membantah hal ini dan mengatakan bahwa para nelayan yang diwadahi organisasi ini merupakan pihak yang paling terkena dampak reklamasi.

KNTI menggugat Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Gugatan tersebut kini diproses di PTUN Cakung, Jakarta Timur. (Baca: Gugat Izin Reklamasi, KNTI Tegaskan Nelayan Paling Terkena Dampak )



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geng Motor Bacok Tukang Sayur di Serpong Utara, Rampas Ponsel dan Uang

Geng Motor Bacok Tukang Sayur di Serpong Utara, Rampas Ponsel dan Uang

Megapolitan
Boarding Pass KA Jarak Jauh Kini Terintegrasi Aplikasi Peduli Lindungi

Boarding Pass KA Jarak Jauh Kini Terintegrasi Aplikasi Peduli Lindungi

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Meningkat pada Pekan Terakhir PPKM Level 4, Seperti Apa Penularannya?

Kasus Covid-19 di Tangsel Meningkat pada Pekan Terakhir PPKM Level 4, Seperti Apa Penularannya?

Megapolitan
Tabrak Pembatas Jalur Sepeda Sudirman, Mobil Berpelat RFS Terguling di Dekat Gedung Kemenpan-RB

Tabrak Pembatas Jalur Sepeda Sudirman, Mobil Berpelat RFS Terguling di Dekat Gedung Kemenpan-RB

Megapolitan
Cara Mendaftar Vaksin Dosis Kedua Via JAKI

Cara Mendaftar Vaksin Dosis Kedua Via JAKI

Megapolitan
Tak Punya Uang, Pemkot Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Januari-Mei 2021

Tak Punya Uang, Pemkot Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Januari-Mei 2021

Megapolitan
Kepala Puskesmas di Tangerang Gugur setelah Terinfeksi Covid-19

Kepala Puskesmas di Tangerang Gugur setelah Terinfeksi Covid-19

Megapolitan
Meski Kasus Covid-19 Turun, Jakarta Masih Kekurangan Nakes

Meski Kasus Covid-19 Turun, Jakarta Masih Kekurangan Nakes

Megapolitan
Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Jakarta Turun Jadi 77 Persen

Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Jakarta Turun Jadi 77 Persen

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Megapolitan
UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

Megapolitan
Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X