Kompas.com - 26/11/2015, 13:19 WIB
Sidang gugatan terhadap proyek reklamasi pulau G di PTUN, Jakarta Timur. Kamis (26/11/2015) Kompas.com/Robertus BelarminusSidang gugatan terhadap proyek reklamasi pulau G di PTUN, Jakarta Timur. Kamis (26/11/2015)
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DKI meminta majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menunda pengerjaan proyek reklamasi Pulau G selama proses hukum berjalan. 

Permintaan ini disampaikan dalam sidang pembacaan replik yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur, Kamis (26/11/2015). (Baca: Ada Izin Reklamasi Pulau G, SK Ahok Digugat di PTUN)

"Kami minta yang mulia dengan proses pengerjaan yang berjalan, saya minta yang mulia menyetop dulu, karena kami merasa terganggu," kata Muhammad Taher, perwakilan nelayan sekaligus Ketua DPW Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DKI, kepada hakim.

Namun, Hakim Ketua Ujang Abdulah yang memimpin jalannya persidangan mengatakan, majelis menunggu pihak penggugat memberikan bukti kepada majelis terlebih dahilu.

Setelah itu, hakim akan mempertimbangkan permintaan KNTI DKI selaku penggugat. (Baca: KNTI: Reklamasi Tidak Hanya Rugikan Masyarakat di Teluk Jakarta )

"Berkaitan permohonan yang disampaikan, bisa saja ditetapkan (untuk ditangguhkan), apabila dianggap sudah memenuhi bukti-bukti, bukan hanya dalih. Bukti-bukti itu belum disampaikan pada para pihak. Jadi nanti silahkan pro-aktif dalam bentuk surat (bukti), siapa tahu nanti majelis hakim yakin (bisa ditangguhkan pengerjaan proyeknya)," ujar Ujang.

Dalam sidang tersebut, KNTI selaku penggugat melalui pengacaranya dari LBH Jakarta membacakan replik atas jawaban tergugat pada sidang sebelumnya.

Replik setebal 28 halaman itu beberapa di antaranya menyatakan bahwa penggugat merasa dirugikan karena proyek reklamasi Pulau G. (Baca: Soal Reklamasi, KNTI Minta Ahok Jangan Naif)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam sidang sebelumnya, Pemprov DKI selaku tergugat menyatakan bahwa KNTI tidak berkepentingan langsung dalam reklamasi tersebut.

Namun, pihak KNTI sudah membantah hal ini dan mengatakan bahwa para nelayan yang diwadahi organisasi ini merupakan pihak yang paling terkena dampak reklamasi.

KNTI menggugat Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Gugatan tersebut kini diproses di PTUN Cakung, Jakarta Timur. (Baca: Gugat Izin Reklamasi, KNTI Tegaskan Nelayan Paling Terkena Dampak )



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 3

PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 3

Megapolitan
Mobil Mercy Terbakar Saat Terparkir di Garasi Bengkel di Duren Sawit

Mobil Mercy Terbakar Saat Terparkir di Garasi Bengkel di Duren Sawit

Megapolitan
Penjambret Beraksi di Serua Ciputat, Rampas Kalung Perempuan yang Belanja Sayur

Penjambret Beraksi di Serua Ciputat, Rampas Kalung Perempuan yang Belanja Sayur

Megapolitan
Dua Pria Disekap dan Dianiaya di Sebuah Rumah di Duren Sawit

Dua Pria Disekap dan Dianiaya di Sebuah Rumah di Duren Sawit

Megapolitan
Kemenkumham Masih Tunggu Surat Penetapan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Kemenkumham Masih Tunggu Surat Penetapan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Saat Anies Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Tugu yang Ujung-ujungnya Dibongkar...

Saat Anies Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Tugu yang Ujung-ujungnya Dibongkar...

Megapolitan
Sejumlah Warga di Pademangan Barat Keluhkan Air Keruh dan Berbau, Mandi Harus Beli Galon Isi Ulang

Sejumlah Warga di Pademangan Barat Keluhkan Air Keruh dan Berbau, Mandi Harus Beli Galon Isi Ulang

Megapolitan
Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Usai Tragedi Kebakaran, LBH Masyarakat: Semoga Tidak Berhenti di Situ

Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Usai Tragedi Kebakaran, LBH Masyarakat: Semoga Tidak Berhenti di Situ

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

Megapolitan
UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Megapolitan
Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Megapolitan
17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.