Ahok Nilai Keberpihakan Anggota DPRD DKI soal Pengurus RT/RW Sudah Politis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan campur tangan anggota DPRD DKI dalam permasalahan ketua RT dan RW malah memperkeruh suasana.

Kata Basuki, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif bersikap politis dengan mendukung ketua RT dam RW menentang kebijakan Pemerintah Provinsi DKI soal Qlue. Padahal, kata Basuki, seharusnya Syarif tahu bahwa kebijakan ini dibuat untuk mempertanggungjawabkan APBD DKI.

"Saya tanya ke Syarif yang pintar, tiap uang APBD harus dipertanggungjawabkan enggak?" ujar Basuki alias Ahok di Gudang Sarinah, Pancoran, Minggu (29/5/2016) malam.

Ahok mengatakan para ketua RT dan Rw itu menerima uang operasional yang bersumber dari APBD. Padahal mereka bukan PNS DKI yang berhak mengelola uang APBD. Sistem pelaporan via Qlue adalah bentuk pertanggungjawaban RT dan RW terhadap uang operasional yang mereka terima.

"Mereka kan enggak boleh terima APBD karena bukan PNS, makanya aku ciptakan Qlue," ujar Ahok. (Baca: DPRD DKI Undang Puluhan Ketua RW dan RT yang Protes Kewajiban Lapor Via Qlue)

Kamis lalu, puluhan pengurus RT dan RW mengancam akan mundur dan akan memboikot Pilkada DKI 2017 jika tetap dipaksa untuk membuat laporan via Qlue setiap hari.

Mereka mengadukan hal ini kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta. Instruksi aduan Qlue oleh ketua RT/RW diatur dalam SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW di DKI. Tiap bulan, ketua RT mendapat insentif sebesar Rp 975.000, sedangkan ketua RW mendapat insentif sebesar Rp 1.200.000. (Baca: Ahok Instruksikan jika RT dan RW Tidak Mau Jadi Pemerhati, Mundur atau Dipecat)