Alasan "Teman Ahok" dan Gerakan Calon Independen Gugat Revisi UU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok relawan "Teman Ahok" beserta sejumlah gerakan pendukung gerakan calon independen lainnya, seperti Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) dan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) mengajukan judicial review atas Pasal 41 dan 48 Revisi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Kuasa hukum para pemohon, Andi Syafrani, membeberkan alasan mereka menggugat kedua pasal tersebut. Untuk pasal 41, Andi menyatakan gugatan dilayangkan karena peraturan itu berpotensi menghilangkan hak pemilih pemula dan pemilih yang pindah domisili.

"Dengan adanya frasa pemilih harus terdaftar dalam DPT pemilu sebelumnya, otomatis pemilih pemula berpotensi kehilangan suara. Kedua pemilih pendatang yang sudah berpindah identitas dari Bandung ke Jakarta pasti tidak terdaftar di DPT pemilu 2014," kata Andi di Gedung MK, Jumat (17/6/2016).

Sementara untuk Pasal 48, ia menyatakan keberatan atas tidak adanya kepastian kapan petugas akan datang ke tempat tinggal pemilik data KTP dukungan.

"Bagaimana tim pasangan calon perseorangan dapat mempertahankan dukungan jika tidak dapat kepastian kapan akan didatangi," ujar dia.

Terakhir, Andi menyatakan pihaknya juga keberatan dengan tidak adanya kewajiban KPU untuk mengumumkan hasil verifikasinya.

"Klausul tidak diumumkannya hasil verifikasi janggal karena menciptakan peluang distorsi atau transaksi politik yang tidak baik antara pelaku penyelenggara pemilu dengan pasangan calon," ucap Andi.

Dalam Pasal 41, ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan bahwa calon perseorangan mendaftarkan diri dengan menyerahkan dukungan dengan prosentase dari data jumlah pemilih pemilu paling akhir sebelumnya. (Baca: Revisi UU Pilkada Baru Disahkan DPR, "Teman Ahok" Langsung Gugat ke MK)

Sedangkan pada ayat 3-nya berbunyi  dukungan yang dimaksud ayat 1 dan 2 dibuat disertai dengan fotokopi KTP Elektronik dan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat satu tahun dan tercantum dalam DPT Pemilu sebelumnya di Provinsi atau Kab/Kota dimaksud.

Sementara untuk pasal 48 tertulis dua jenis verifikasi yang diatur dalam pasal 48 UU Pilkada. Pertama adalah verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kedua, adalah verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya.

Jika pendukung calon tak bisa ditemui, pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di Kantor PPS. Namun, jika pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke Kantor PPS, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (Baca: Gugat UU Pilkada, "Teman Ahok" Akui Tak Konsultasi dengan Ahok)