Rencana Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris Sudah Dianggarkan Rp 470 Miliar

Kompas.com - 11/08/2016, 20:36 WIB
 Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin saat rapat kerja antara Komisi D di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/8/2016). Alsadad Rudi Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin saat rapat kerja antara Komisi D di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/8/2016).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan  anggaran mencapai Rp 470 miliar untuk pembelian lahan eks Kedutaan Besar Inggris. Anggaran pembelian lahan yang berlokasi di sekitar Bundaran HI itu dimasukan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2016.

"Anggaran untuk pembelian itu sekitar Rp 470 miliar. Masuk 2016 ini," kata Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin saat rapat kerja dengan Komisi D DPRD DKI, di Gedung DPRD, Kamis (11/8/2016).

Dalam rapat tersebut, Komisi D DPRD menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pembelian lahan tersebut. Menanggapi hal itu, Djafar menyatakan adanya rencana pembelian lahan eks Kedubes Inggris tidak datang tiba-tiba. Tapi sudah direncanakan sejak 2013.

Menurut Djafar, adanya rencana untuk membeli lahan Kedubes Inggris dalam APBD 2016 dilatarbelakangi adanya keinginan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama agar pembelian lahan dipercepat.

"Yang jelas tahun ini harus diselesaikan. Karena ini sudah cukup lama prosesnya," ucap Djafar.

Ada beberapa alasan Komisi D DPRD menolak rencana pembelian lahan eks Kedubes Inggris, yakni lahannya yang dianggap kemahalan, tidak adanya permintaan persetujuan dari DPRD, dan status lahan yang berada pada zona merah (area perkantoran).

Jika jadi membeli, Pemprov DKI diketahui berencana ingin membangun taman yang notabene zona hijau. (Baca: Ahok Kesal Lahan Bekas Kedubes Inggris Tak Kunjung Dibeli)

Menanggapi alasan tersebut, Djafar mengaku kurang mengetahui secara rinci penyebabnya. Sebab, ia menyatakan baru menjabat selama dua bulan. Menurut Djafar, ia dalam posisi sebagai pejabat yang hanya ingin melanjutkan proses yang tengah berjalan.

Ia pun meminta kepada Dewan untuk mempelajari lebih dulu permasalahannya. Yang pasti, Djafar menyatakan sampai saat ini belum ada transaksi pembelian lahan. Penyebabnya karena masih adanya beberapa masalah yang belum mencapai titik temu dengan pihak Kedubes Inggris.

"Sampai sekarang kami sudah berkali-kali mengadakan rapat dengan pihak Kedubes. Rapatnya juga melibatkan beberapa instansi lain yang terkait dengan masalah ini. Memang ada beberapa kesepakatan yamg sampai sekarang belum terjadi," ucap Djafar. (Baca: Anggota DPRD DKI Tak Menyetujui Pembelian Lahan Bekas Kantor Kedubes Inggris)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Megapolitan
Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Megapolitan
Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X