Soal ERP, Djarot Nilai Tak Boleh Ada Sistem yang Belum Teruji di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, tidak ada masalah jika aturan terkait jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) harus direvisi.

Menurut Djarot, Pemprov DKI tidak bermaksud melakukan monopoli atau mengarahkan proyek sistem ERP kepada salah satu vendor atau penyedia sistem melalui aturan soal penetapan sistem ERP tersebut,

"Karena kan kami bikin peraturan itu untuk tidak mengarahkan ke satu vendor. Jadi kami ambil yang terbaik. Itu kemarin dalam rapat juga disampaikan, its oke supaya membuka kesempatan yang terbaik," ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2017).

(Baca juga: Ini Pasal dalam Pergub ERP yang Direvisi)

Djarot menyampaikan bahwa aturan yang sebelumnya telah ditetapkan itu semata-mata untuk mengawasi agar sistem ERP memenuhi standar.

Djarot tak ingin mencoba sebuah sistem yang belum teruji. Meski revisi aturan dilakukan, Djarot menyebut tidak akan ada tender ulang dalam lelang proyek ERP tersebut.

"Jakarta tidak boleh ada satu sistem yang sifatnya uji coba. Itu harus betul-betul fix, bagus, yang sudah terbukti di banyak negara maju," ujar Djarot.

"Tidak ada (tender ulang). Sudah itu saja kami evaluasi dari 300 yang udah terdaftar," kata Djarot menambahkan.

(Baca juga: Pergub ERP Direvisi, Akankah Berdampak terhadap Lelang?)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut ada indikasi pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf c dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

Dalam Pergub tersebut, pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, diatur bahwa teknologi yang digunakan dalam kawasan ERP yakni menggunakan komunikasi jarak pendek (dedicated short range communication/DSRC) dengan frekuensi 5,8 GHz.

Padahal, teknologi DSRC mulai ditinggalkan oleh negara yang menerapkan sistem ERP. KPPU menilai, aturan itu dapat menahan dan mempersempit ruang persaingan dalam proses tender.

Akhirnya, aturan itu disetujui untuk direvisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.