DPRD DKI Ingin Diperlakukan Khusus soal Regulasi Asisten Pribadi

Kompas.com - 24/07/2017, 18:57 WIB
Juru bicara pasangan Ahok-Djarot yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/1/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaJuru bicara pasangan Ahok-Djarot yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/1/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan pihaknya akan konsultasi dengan Kemendagri mengenai usulan asisten pribadi atau tenaga ahli untuk tiap anggota Dewan.

Hal ini dikarenakan aturan mengenai jumlah tenaga ahli justru dikurangi menjadi 3 orang saja dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan.

Bestari ingin mengetahui apakah pemerintah pusat bisa membuat aturan berbeda untuk DKI Jakarta.

"Makanya inilah yang harus dikonsultasikan kembali ke Kemendagri apakah karena kekhususan DKI ini dapat berlaku berbeda atau apa gitu," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (24/7/2017).

Bestari menjelaskan alasan masing-masing anggota Dewan membutuhkan asisten pribadi. Bestari mengatakan saat ini sedang banyak rapat-rapat pembahasan yang dilakukan oleh anggota DPRD DKI.

Saat melakukan rapat, anggota Dewan tidak bisa sekaligus melayani konstituen mereka.

"Kami sedang rapat kan enggak mungkin bisa menerima mereka, maka dibutuhkan memang untuk satu anggota dewan itu sekurang-kurangnya memiliki satu tenaga ahli gitu loh. Supaya dapet menjawab apabila masyarakat kita akan ke sini," ujar Bestari.

Baca: Paripurna DPRD DKI, Ada Usulan Asisten Pribadi untuk Setiap Anggota

Bestari mengatakan usulan ini belum diputuskan dan masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat. Pada akhirnya, DPRD DKI menyerahkan urusan regulasi ini kepada Kemendagri.

"Tetap saja kalau kita menetapkan ini berbeda dengan aturan yang ada, pasti di-drop sama Mendagri. Jadi kita menunggu, mungkin ada komunikasi yang dibuka oleh Kemendagri mengingat kekhususan DKI," ujar Bestari.

DPRD DKI Jakarta sore ini sudah menggelar rapat paripurna untuk menyerahkan usulan raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Perda ini merupakan perda usulan DPRD DKI yang salah satunya mengatur tentang kenaikan tunjangan anggota Dewan. Setelah ini, DPRD DKI akan memulai pembahasan raperda dalam rapat Bapem Perda.

Baca juga: DPRD DKI Minta Asisten Pribadi, Sekda Sebut Tidak Sesuai Regulasi

Kompas TV DPRD DKI Jakarta membacakan surat pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari jabatan gubernur.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 PSK Terjaring Razia Satpol PP di Bekasi

8 PSK Terjaring Razia Satpol PP di Bekasi

Megapolitan
Masih Ada Empat Zona Merah Covid-19 di Jakarta Barat

Masih Ada Empat Zona Merah Covid-19 di Jakarta Barat

Megapolitan
Hakim Kasus Pembobolan Rekening Ilham Bintang Tegur Jaksa

Hakim Kasus Pembobolan Rekening Ilham Bintang Tegur Jaksa

Megapolitan
UPDATE 8 Juli: Bertambah 8, Total 427 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 8 Juli: Bertambah 8, Total 427 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Pembobol Rekening Ilham Bintang Bantah Membobol Kartu Kredit BCA

Pembobol Rekening Ilham Bintang Bantah Membobol Kartu Kredit BCA

Megapolitan
Reklamasi Ancol Ala Anies Ternyata Lanjutan Proyek Pulau L Zaman Ahok

Reklamasi Ancol Ala Anies Ternyata Lanjutan Proyek Pulau L Zaman Ahok

Megapolitan
BMKG: Jakarta Harus Waspada terhadap Gempa di Selatan Banten dan Jawa Barat

BMKG: Jakarta Harus Waspada terhadap Gempa di Selatan Banten dan Jawa Barat

Megapolitan
Diizinkan Angkut Penumpang, Pengemudi Ojol Bekasi Wajib Periksa Kesehatan Berkala di Pos Aman

Diizinkan Angkut Penumpang, Pengemudi Ojol Bekasi Wajib Periksa Kesehatan Berkala di Pos Aman

Megapolitan
Sempat Dorong-dorongan, Massa Tolak Reklamasi Ancol Kecewa dengan Anies

Sempat Dorong-dorongan, Massa Tolak Reklamasi Ancol Kecewa dengan Anies

Megapolitan
Rekaman CCTV Ungkap Detik-detik Perempuan Lompat dari Teras Hotel di Tanah Abang

Rekaman CCTV Ungkap Detik-detik Perempuan Lompat dari Teras Hotel di Tanah Abang

Megapolitan
Tak Punya Sumber Gempa, Jakarta Tetap Rawan Guncangan karena Tanahnya Lunak

Tak Punya Sumber Gempa, Jakarta Tetap Rawan Guncangan karena Tanahnya Lunak

Megapolitan
Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang, 2 Anggota PPSU Dipecat

Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang, 2 Anggota PPSU Dipecat

Megapolitan
Pria di Kota Tangerang Tewas Tersengat Listrik Saat Petik Mangga

Pria di Kota Tangerang Tewas Tersengat Listrik Saat Petik Mangga

Megapolitan
Krisis akibat Covid-19, 73 Perusahaan di Kota Tangerang PHK 8.282 Karyawan

Krisis akibat Covid-19, 73 Perusahaan di Kota Tangerang PHK 8.282 Karyawan

Megapolitan
Ilham Bintang Salahkan Indosat dalam Kasus Pembobolan Rekeningnya

Ilham Bintang Salahkan Indosat dalam Kasus Pembobolan Rekeningnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X