DPRD DKI Ingin Diperlakukan Khusus soal Regulasi Asisten Pribadi

Kompas.com - 24/07/2017, 18:57 WIB
Juru bicara pasangan Ahok-Djarot yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/1/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaJuru bicara pasangan Ahok-Djarot yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/1/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan pihaknya akan konsultasi dengan Kemendagri mengenai usulan asisten pribadi atau tenaga ahli untuk tiap anggota Dewan.

Hal ini dikarenakan aturan mengenai jumlah tenaga ahli justru dikurangi menjadi 3 orang saja dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan.

Bestari ingin mengetahui apakah pemerintah pusat bisa membuat aturan berbeda untuk DKI Jakarta.

"Makanya inilah yang harus dikonsultasikan kembali ke Kemendagri apakah karena kekhususan DKI ini dapat berlaku berbeda atau apa gitu," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (24/7/2017).

Bestari menjelaskan alasan masing-masing anggota Dewan membutuhkan asisten pribadi. Bestari mengatakan saat ini sedang banyak rapat-rapat pembahasan yang dilakukan oleh anggota DPRD DKI.

Saat melakukan rapat, anggota Dewan tidak bisa sekaligus melayani konstituen mereka.

"Kami sedang rapat kan enggak mungkin bisa menerima mereka, maka dibutuhkan memang untuk satu anggota dewan itu sekurang-kurangnya memiliki satu tenaga ahli gitu loh. Supaya dapet menjawab apabila masyarakat kita akan ke sini," ujar Bestari.

Baca: Paripurna DPRD DKI, Ada Usulan Asisten Pribadi untuk Setiap Anggota

Bestari mengatakan usulan ini belum diputuskan dan masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat. Pada akhirnya, DPRD DKI menyerahkan urusan regulasi ini kepada Kemendagri.

"Tetap saja kalau kita menetapkan ini berbeda dengan aturan yang ada, pasti di-drop sama Mendagri. Jadi kita menunggu, mungkin ada komunikasi yang dibuka oleh Kemendagri mengingat kekhususan DKI," ujar Bestari.

DPRD DKI Jakarta sore ini sudah menggelar rapat paripurna untuk menyerahkan usulan raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Perda ini merupakan perda usulan DPRD DKI yang salah satunya mengatur tentang kenaikan tunjangan anggota Dewan. Setelah ini, DPRD DKI akan memulai pembahasan raperda dalam rapat Bapem Perda.

Baca juga: DPRD DKI Minta Asisten Pribadi, Sekda Sebut Tidak Sesuai Regulasi

Kompas TV DPRD DKI Jakarta membacakan surat pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari jabatan gubernur.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelimpahan Kasus 6 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora Disebut Hanya melalui WhatsApp

Pelimpahan Kasus 6 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora Disebut Hanya melalui WhatsApp

Megapolitan
Gubuk Kayu yang Dibangun Korban Penggusuran Sunter Agung Dibongkar Satpol PP

Gubuk Kayu yang Dibangun Korban Penggusuran Sunter Agung Dibongkar Satpol PP

Megapolitan
Antisipasi Kebakaran Susulan, Damkar Siaga di SMK Yadika 6 Pondok Gede

Antisipasi Kebakaran Susulan, Damkar Siaga di SMK Yadika 6 Pondok Gede

Megapolitan
Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Gagalkan Penyelundupan Narkoba oleh 4 WNA

Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Gagalkan Penyelundupan Narkoba oleh 4 WNA

Megapolitan
Pemkot Tangsel Targetkan Keruk 12.000 Ton Endapan Lumpur di Situ Parigi

Pemkot Tangsel Targetkan Keruk 12.000 Ton Endapan Lumpur di Situ Parigi

Megapolitan
Keluarga Protes Pembatasan Kunjungan Keluarga Tersangka Kasus Pengibaran Bintang Kejora

Keluarga Protes Pembatasan Kunjungan Keluarga Tersangka Kasus Pengibaran Bintang Kejora

Megapolitan
Api Muncul Lagi di SMK Yadika 6 Pondok Gede karena Tumpukan Buku Belum Padam Sempurna

Api Muncul Lagi di SMK Yadika 6 Pondok Gede karena Tumpukan Buku Belum Padam Sempurna

Megapolitan
BERITA FOTO: Sesak di Jalan Tikus Pasar Minggu

BERITA FOTO: Sesak di Jalan Tikus Pasar Minggu

Berita Foto
[VIDEO] Jalur Sepeda Jakarta, Dimulai Foke, Dilanjutkan Anies Baswedan

[VIDEO] Jalur Sepeda Jakarta, Dimulai Foke, Dilanjutkan Anies Baswedan

Megapolitan
Api Kembali Menyala di Lantai 2 SMK Yadika 6 Pondok Gede Siang Ini

Api Kembali Menyala di Lantai 2 SMK Yadika 6 Pondok Gede Siang Ini

Megapolitan
Nasib Oknum Satpol PP yang Diduga Bobol ATM, Tak Gajian dan Dinonaktifkan

Nasib Oknum Satpol PP yang Diduga Bobol ATM, Tak Gajian dan Dinonaktifkan

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Istri Pria yang Bakar Diri di Cipayung

Polisi Akan Periksa Istri Pria yang Bakar Diri di Cipayung

Megapolitan
Diduga Mau Jadi TKI Ilegal, Keberangkatan Ratusan WNI Ditunda oleh Pihak Imigrasi

Diduga Mau Jadi TKI Ilegal, Keberangkatan Ratusan WNI Ditunda oleh Pihak Imigrasi

Megapolitan
Kontroversi Sukmawati: Ijazah Palsu, Laporkan Rizieq, dan Dugaan Penodaan Agama

Kontroversi Sukmawati: Ijazah Palsu, Laporkan Rizieq, dan Dugaan Penodaan Agama

Megapolitan
Pulang Umrah, Oknum Satpol PP Jakbar Langsung Diperiksa Hari Ini Terkait Pembobolan ATM

Pulang Umrah, Oknum Satpol PP Jakbar Langsung Diperiksa Hari Ini Terkait Pembobolan ATM

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X