Atas dasar itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan skema push. Dalam skema ini, kata Yoga, warga memang lebih dipaksa untuk segera beralih ke transportasi umum.
"Harus ada faktor pendorong (push) agar orang dipaksa keluar meninggalkan kendaraannya, yaitu melalui skema pembatasan parkir, kenaikan tarif parkir, jalan berbayar (ERP) hingga ke pembatasan ganjil genap dan pembatasan motor tersebut," kata Yoga.
(Baca juga: Fakta: Pembatasan Sepeda Motor Tidak Adil)
Menurut Yoga, adanya rencana perluasan larangan sepeda motor merupakan kesempatan bagus untuk memaksa pengendara motor beralih ke angkutan umum.
"Karena jika tidak dipaksa, maka akan susah. PR pemerintah memang banyak. Namun saya mendukung skema paksa seperti ini yang akhirnya akan mendorong pemerintah bekerja lebih keras lagi," ujar Yoga.
Agar tak terkesan tebang pilih, Yoga menyarankan pemerintah lebih giat membatasi penggunaan mobil setelah perluasan pelarangan sepeda motor diterapkan.
Ia menilai, kebijakan ganjil genap yang diterapkan sejauh ini belum cukup berhasil menekan pemakaian mobil.
"Untuk mobil, saat ini memang baru ganjil genap. Namun, jika ditambah dengan pembatasan parkir, kenaikan tarif parkir, dan juga jalan berbayar, maka itu akan bisa efektif untuk mendorong pengendara mobil pindah ke angkutan umum. Yang mana hal itu akan sulit terjadi di motor jika tidak dibatasi," ucap Yoga.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.