Djarot Harap Mal Pelayanan Publik Percepat Proses Perizinan Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap Mal Pelayanan Publik bisa mempercepat berbagai proses perizinan yang diajukan warga. Sebab, semua pelayanan berada di satu tempat.

"Di sini itu 'belanja perizinan' sehingga seseorang yang ingin mendapatkan pelayanan perizinan atau surat keterangan atau apapun cukup di satu gedung tanpa dia harus mondar-mandir ke banyak tempat," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (9/10/2017).

Djarot mencontohkan, pelayanan membuat surat izin mengemudi (SIM), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan tanda daftar perusahaan diharapkan bisa diurus hanya dalam beberapa menit. Begitu pun dengan pemeriksaan sertifikat, legalisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan lainnya.

"Jadi kami harus bedakan mana pelayanan-pelayanan yang sifatnya sederhana yang harusnya itu bisa diselesaikan maksimal itu 10 menit, ada yang complicated tetapi saya minta itu harus dipotong persyaratannya sehingga lebih cepat," kata Djarot.

(baca: Mal Pelayanan Publik Dibangun Pemprov DKI atas Ide Presiden Jokowi)

Mal Pelayanan Publik yang rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (10/9/2017) itu telah rampung dipugar. Gedung itu terletak di Jalan HR Rasuna Said, sebelah Gedung Nyi Ageng Serang.

Di lantai dasar dan lantai dua, warga bisa mengurus kependudukan, izin bangunan, hingga bayar retribusi.

(baca: Mal Pelayanan Publik DKI Punya 328 Layanan)

Sementara lantai tiga mal tersebut diperuntukkan bagi instansi non-Pemda DKI. Tujuh lembaga ini terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria, Kementerian Keuangan, Badan Koordinas Penanaman Modal, Kepolisian, PLN, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Tujuh lembaga ini memiliki memiliki 29 jenis layanan. Mulai dari membuat SKCK, memperpanjang paspor, hingga mengurus sertifikat tanah.