Yang Belum Tuntas, Terhenti, dan Gagal pada Era Jokowi-Ahok-Djarot

Kompas.com - 13/10/2017, 09:29 WIB
Panggung terbuka menghiasi salah satu sisi Waduk Ria Rio di kawasan Pulomas, Jakarta Timur, Kamis (17/10/2013) sore. Normalisasi Waduk Ria Rio bertujuan mengurangi potensi banjir sekaligus pembenahan lahan terbuka di sisi waduk untuk membuat kawasan terbuka bagi interaksi warga. WARTA KOTA/ALEX SUBANPanggung terbuka menghiasi salah satu sisi Waduk Ria Rio di kawasan Pulomas, Jakarta Timur, Kamis (17/10/2013) sore. Normalisasi Waduk Ria Rio bertujuan mengurangi potensi banjir sekaligus pembenahan lahan terbuka di sisi waduk untuk membuat kawasan terbuka bagi interaksi warga.
Penulis Nursita Sari
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 akan segera berakhir. Meski begitu, ada berbagai pekerjaan yang belum tuntas di periode pemerintahan yang dimulai Presiden Joko Widodo, dilanjutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan diakhiri Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, salah satu pekerjaan yang belum tuntas dan menjadi catatan yakni program penanggulangan banjir.

Menurut dia, ada empat PR penanggulangan banjir yang belum diselesaikan. Pertama, normalisasi waduk dan situ yang berhenti pada 2015.

"Kedua, normalisasi kali karena normalisasi kali ini masih fokus di Ciliwung, padahal mestinya dalam lima tahun ini ada empat sungai yang harus dibenahi, yaitu Pesanggrahan, Angke, dan Sunter," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (12/10/2017).

Baca: Djarot: Normalisasi Ciliwung Butuh 10 Tahun

Seorang anak berenang di aliran air Kanal Banjir Barat (KBB) sungai Ciliwung di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2017). Terbatasnya ruang terbuka hijau atau lahan bermain di pemukiman padat penduduk menyebabkan warga setempat memanfaatkan lahan kosong dipinggir sungai Ciliwung sebagai tempat bermain.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Seorang anak berenang di aliran air Kanal Banjir Barat (KBB) sungai Ciliwung di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2017). Terbatasnya ruang terbuka hijau atau lahan bermain di pemukiman padat penduduk menyebabkan warga setempat memanfaatkan lahan kosong dipinggir sungai Ciliwung sebagai tempat bermain.
Yang ketiga, yakni perbaikan saluran air. Menurut Nirwono, saluran air yang berfungsi di DKI baru 33 persen. Sementara yang terakhir yakni penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang mandek.

Kemudian terkait dengan kemiskinan dan gusur tentunya akan menjadi tantangan gubernur baru dengan konsepnya membangun tanpa menggusur. Kita akan lihat apakah konsep tadi benar-benar bisa diterapkan atau tidak.

Baca: Antisipasi Banjir, Puluhan Saluran Air di Jakarta Utara Dibersihkan

Catatan lainnya yakni soal rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selama lima tahun terakhir, penyerapan anggaran hanya berkisar antara 45-65 persen. Penyerapan anggaran pun lebih banyak dihabiskan untuk operasional kantor dan modal badan usaha milik daerah (BUMD).

"Berarti catatannya adalah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) meskipun ada reformasi birokrasi, ternyata belum bekerja maksimal sehingga banyak sekali proyek-proyek yang masih tertunda, gagal lelang sehingga tidak terserap dengan baik," kata Nirwono.

Baca: Era Jokowi, Ahok, Lanjut Djarot, Nasib Kampung Apung Masih Murung

Program pengentasan kemiskinan di Ibu Kota juga menjadi PR bagi pemerintahan berikutnya, yakni gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Apalagi, Anies-Sandi menjanjikan program membangun tanpa menggusur.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Megapolitan
5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Megapolitan
Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X