Melihat Penyusunan Anggaran Era Ahok dan Anies...

Kompas.com - 24/11/2017, 08:16 WIB
Foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak mengobrol dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dipamerkan di Halaman Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (16/10/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIFoto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak mengobrol dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dipamerkan di Halaman Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (16/10/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Ganti kepala daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bisa jadi berbeda. Begitupun antara mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Basuki atau Ahok terakhir kali ikut dalam penyusunan APBD pada 2015. Saat itu dia mempersiapkan APBD untuk tahun 2016. Ahok tidak ikut dalam penyusunan APBD tahun 2017 karena ketika itu Pemprov DKI Jakarta dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Sementara Anies masuk ke Pemprov DKI Jakarta pada Oktober 2017. Anies berhak membahas APBD untuk tahun 2018.

Berikut ini sejumlah perbedaan dalam pembahasan APBD di era dua kepala daerah itu, artinya saat pembahasan APBD 2016 dan APBD 2018.

Posisi KUA-PPAS

Sebelum menjadi Rancangan APBD, tahapan yang harus dilalui adalah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Tahun ini, Pemprov DKI sudah menyerahkan KUA-PPAS 2018 kepada DPRD DKI sejak Juli 2017 atau sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno memimpin Ibu Kota. Ketika itu, nilai KUA-PPAS Rp 74 triliun.

Baca juga: Program Anies-Sandi Belum Masuk, DPRD Kembalikan KUA-PPAS 2018

Namun, DPRD DKI Jakarta mengembalikan KUA-PPAS tersebut pada Oktober 2017. Hal ini karena KUA-PPAS belum menampung visi dan misi Anies-Sandi. Setelah dilakukan evaluasi kembali, KUA-PPAS diajukan lagi ke DPRD Rp 76 triliun.

Hal ini berbeda dengan pembahasan KUA-PPAS 2016 pada 2015.

Ketika itu, DPRD DKI tidak mengembalikan draf KUA-PPAS ke Pemprov DKI Jakarta. Namun, justru Ahok yang kembali menyisir anggaran dalam KUA-PPAS. Padahal, drafnya sudah disampaikan ke DPRD DKI.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI Terima 224 Pengaduan Terkait PPDB 2020, Jakarta Terbanyak

KPAI Terima 224 Pengaduan Terkait PPDB 2020, Jakarta Terbanyak

Megapolitan
Warga Bekasi Diimbau Tiadakan Lomba 17-an

Warga Bekasi Diimbau Tiadakan Lomba 17-an

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: 4 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 604

UPDATE 5 Agustus: 4 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 604

Megapolitan
Kritik Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta, F-Gerindra: Kembalikan Saja Sistem WFH

Kritik Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta, F-Gerindra: Kembalikan Saja Sistem WFH

Megapolitan
Kemendikbud Minta Pemkot Bekasi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka

Kemendikbud Minta Pemkot Bekasi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka

Megapolitan
Tak Lagi Jabat Sekda Tangsel dan Mundur sebagai ASN, Muhamad Akan Jadi Kader PDI-P

Tak Lagi Jabat Sekda Tangsel dan Mundur sebagai ASN, Muhamad Akan Jadi Kader PDI-P

Megapolitan
Pasien Covid-19: Corona is Real, Kalau Ingin Have Fun Pikir Lagi!

Pasien Covid-19: Corona is Real, Kalau Ingin Have Fun Pikir Lagi!

Megapolitan
Polisi: Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Depok Ditangkap di Bekasi

Polisi: Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Depok Ditangkap di Bekasi

Megapolitan
Video Anji dan Hadi Pranoto soal Temuan Antibodi Covid-19 Disebut Punya Kepentingan Penjualan Obat Herbal

Video Anji dan Hadi Pranoto soal Temuan Antibodi Covid-19 Disebut Punya Kepentingan Penjualan Obat Herbal

Megapolitan
Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Megapolitan
Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Megapolitan
Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Megapolitan
Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Megapolitan
Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Megapolitan
Jubir Ralat Data, Ada Dua Pegawai PN Jakarta Barat yang Terpapar Covid-19

Jubir Ralat Data, Ada Dua Pegawai PN Jakarta Barat yang Terpapar Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X