Melihat Penyusunan Anggaran Era Ahok dan Anies...

Kompas.com - 24/11/2017, 08:16 WIB
Foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak mengobrol dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dipamerkan di Halaman Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (16/10/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIFoto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak mengobrol dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dipamerkan di Halaman Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (16/10/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Ganti kepala daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bisa jadi berbeda. Begitupun antara mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Basuki atau Ahok terakhir kali ikut dalam penyusunan APBD pada 2015. Saat itu dia mempersiapkan APBD untuk tahun 2016. Ahok tidak ikut dalam penyusunan APBD tahun 2017 karena ketika itu Pemprov DKI Jakarta dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Sementara Anies masuk ke Pemprov DKI Jakarta pada Oktober 2017. Anies berhak membahas APBD untuk tahun 2018.

Berikut ini sejumlah perbedaan dalam pembahasan APBD di era dua kepala daerah itu, artinya saat pembahasan APBD 2016 dan APBD 2018.

Posisi KUA-PPAS

Sebelum menjadi Rancangan APBD, tahapan yang harus dilalui adalah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Tahun ini, Pemprov DKI sudah menyerahkan KUA-PPAS 2018 kepada DPRD DKI sejak Juli 2017 atau sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno memimpin Ibu Kota. Ketika itu, nilai KUA-PPAS Rp 74 triliun.

Baca juga: Program Anies-Sandi Belum Masuk, DPRD Kembalikan KUA-PPAS 2018

Namun, DPRD DKI Jakarta mengembalikan KUA-PPAS tersebut pada Oktober 2017. Hal ini karena KUA-PPAS belum menampung visi dan misi Anies-Sandi. Setelah dilakukan evaluasi kembali, KUA-PPAS diajukan lagi ke DPRD Rp 76 triliun.

Hal ini berbeda dengan pembahasan KUA-PPAS 2016 pada 2015.

Ketika itu, DPRD DKI tidak mengembalikan draf KUA-PPAS ke Pemprov DKI Jakarta. Namun, justru Ahok yang kembali menyisir anggaran dalam KUA-PPAS. Padahal, drafnya sudah disampaikan ke DPRD DKI.

Sisir anggaran

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Megapolitan
Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Megapolitan
Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Megapolitan
Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Megapolitan
Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

Megapolitan
Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

Megapolitan
Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

Megapolitan
Viral, PPSU Jelambar Disuruh Berendam di Saluran Air untuk Perpanjang Kontrak

Viral, PPSU Jelambar Disuruh Berendam di Saluran Air untuk Perpanjang Kontrak

Megapolitan
Razia Moge di Senayan City, BPRD Temukan Motor Triumph Tunggak Pajak Rp 8 Juta

Razia Moge di Senayan City, BPRD Temukan Motor Triumph Tunggak Pajak Rp 8 Juta

Megapolitan
Anies Akui Belum Minta Persetujuan Menhub untuk Bangun Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Anies Akui Belum Minta Persetujuan Menhub untuk Bangun Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Megapolitan
Tol Layang Jakarta-Cikampek Diprediksi Bisa Kurangi Kepadatan 40 Persen

Tol Layang Jakarta-Cikampek Diprediksi Bisa Kurangi Kepadatan 40 Persen

Megapolitan
Lepas Jalan Sehat, Anies Sebut Jumlah Pejalan Kaki di Jakarta Paling Rendah Sedunia

Lepas Jalan Sehat, Anies Sebut Jumlah Pejalan Kaki di Jakarta Paling Rendah Sedunia

Megapolitan
Kadis SDA: Rumah yang Ambruk di Matraman Posisinya di Atas Saluran Air

Kadis SDA: Rumah yang Ambruk di Matraman Posisinya di Atas Saluran Air

Megapolitan
2 Rumah Ambruk di Matraman, Warga Khawatir Ada Kejadian Serupa

2 Rumah Ambruk di Matraman, Warga Khawatir Ada Kejadian Serupa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X