Ini Anggaran yang Dihapus dan Dikurangi dalam R-APBD DKI 2018

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta sudah selesai dilakukan sejak Selasa (28/11/2017).

Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati penghapusan atau pengurangan anggaran sejumlah program.

Nilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) setelah pembahasan naik Rp 6,5 miliar menjadi Rp 77,117 triliun. Pengurangan anggaran itu tidak otomatis membuat postur APBD menjadi berkurang. Sebab, anggaran itu dipindahkan ke pos anggaran lain yang lebih membutuhkan penambahan anggaran.

Sidang paripurna pengesahan direncanakan dilakukan pada Kamis (30/11/2017). Berikut ini adalah anggaran yang dicoret ataupun dikurangi dalam R-APBD DKI 2018:

Baca juga: Setelah Pembahasan, Nilai R-APBD DKI 2018 Jadi Rp 77,117 Triliun

Anggaran kolam dicoret

Anggaran renovasi kolam ikan Gedung DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 620 juta dihapus dari R-APBD 2018. Anggaran ini dicoret setelah ada instruksi dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

"Saya meminta agar TAPD sekali lagi itu tolong dicoret, Rp 620 juta. Karena saya enggak merasa memerintahkan untuk merenovasi itu," ujar Prasetio.

KOMPAS.com/JESSI CARINA Kolam di DPRD DKI Jakarta yang rencananya akan direhabilitasi dengan anggaran Rp 620 juta. Foto diambil pada Selasa, (21/11/2017).

Anggaran kunker dikurangi

Selain kolam, anggaran kunjungan kerja anggota Dewan juga dievaluasi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, anggaran untuk kunker berkurang Rp 43 miliar.

"Hasil dari diskusi mengenai anggaran Dewan ada efisiensi senilai Rp 43 miliar dari anggaran perjalanan dinas atau kunker yang semula Rp 107,7 miliar sekarang dikurangi jadi Rp 43 miliar," ujar Taufik.

Anggaran kunker pun menjadi 64,7 miliar.

Baca juga: Taufik Sebut Anggaran Kunker DPRD DKI Akan Dikurangi Rp 40 Miliar

Hibah untuk Laskar Merah Putih dikurangi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Darwis Muhammad Aji mengatakan, ada evaluasi besaran dana hibah untuk Laskar Merah Putih. Dana hibah untuk Laskar Merah Putih semula diusulkan sebesar Rp 500 juta.

"LMP menjadi Rp 100 juta dari Rp 500 juta, sementara Komando Resimen Mahasiwa tetap Rp 1 miliar," ujar Darwis.

Baca juga: Dipangkas Rp 400 Juta, Dana Hibah Laskar Merah Putih Jadi Rp 100 Juta

KOMPAS.com/NURSITA SARI Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).