Sandi: Becak Itu Ada Kontrak Politik dari Pemerintah Sebelumnya Juga

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, menata tukang becak juga merupakan isi kontrak politik pada pemerintahan sebelumnya. Kata Sandiaga, apa yang dilakukan pemerintah saat ini juga untuk menunaikan janji pemerintahan yang dulu.

"Untuk becak itu ternyata ada kontrak politik dari pemerintah sebelumnya yang juga harus kami tunaikan. Jadi, kami buat dalam satu kontinuitas, satu kesinambungan," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (17/1/2018).

Hal itu disampaikan Sandiaga ketika ditanya mengenai foto kontrak politik yang beredar. Sandi disodorkan foto berisi kontrak politik dari Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Upaya Gubernur Anies Perhatikan Kesejahteraan Penarik Becak

Sandiaga mengatakan, dirinya dan Anies memiliki beberapa kontrak politik. Kata dia, semua janji akan dipenuhi.

"Kami ada beberapa kontrak politik, kami tabulasi, dan kami akan tunaikan semuanya. Jadi, tidak memilah-milah mana kontrak politik," ujar Sandiaga.

Baca juga: Kehadiran Becak di Ibu Kota yang Diperdebatkan sejak Dulu...

Sandiaga memang tidak menyebut siapa yang telah membuat kontrak politik terkait becak.

Namun, pada 2012, Joko Widodo yang dulu masih berstatus calon gubernur pernah membuat kontrak politik dengan warga bantaran Waduk Pluit di Muara Baru. Isi kontraknya tidak terlalu berbeda dengan kontrak yang disebut telah ditandatangani Anies.

Baca juga: Kasihan, Zaman Begini Ada Orang Genjot Becak

Kontrak itu salah satunya meminta Jokowi melindungi dan menata ekonomi informal, seperti PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, dan pasar tradisional. Kontrak itu ditandatangani 15 September 2012.