Soal Reklamasi, Amien Rais Puji Anies dan Sindir Menteri Jokowi

Kompas.com - 11/02/2018, 15:19 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dewan Penasihat Perguruan Seni Bela Diri Tapak Suci Putera Muhammadiyah Amien Rais saat upacara pengukuhan Anies menjadi pendekar utama kehormatan di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Minggu (11/2/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dewan Penasihat Perguruan Seni Bela Diri Tapak Suci Putera Muhammadiyah Amien Rais saat upacara pengukuhan Anies menjadi pendekar utama kehormatan di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Minggu (11/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memuji sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Menurut Amien, proyek reklamasi merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian di Indonesia.

"Salah satu isu yang paling menonjol di negeri ini adalah apakah reklamasi Jakarta lanjut atau ditutup. Beliau (Anies) dengan senyum, dengan tenang menjawabnya," ujar Amien di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2018).

Setelah memuji Anies, Amien kemudian menyindir salah satu menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menentang sikap Anies terkait reklamasi. Namun, dia tidak menyebutkan menteri yang dimaksud.


"Itu menteri yang kadang-kadang pasang wajah angker di TV, saya lupa namanya, yang akan meneruskan (reklamasi), beliau mengatakan, 'Kita tunggu sampai ke mana (sikap) dia gubernur baru'," kata Amien.

"Jawabnya (Anies) sampai sangat jauh sekali, yaitu ditutup reklamasi itu," ucap Amien.

(Baca juga: Anies Tak Akan Toleransi Pelanggaran Pengembang Reklamasi)

Beberapa waktu lalu, Gubernur Anies bersurat ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi yang telah diterbitkan kepada pengembang.

Anies menyebut ada banyak kecacatan administrasi dalam penerbitan sertifikat HGB itu. Anies juga mempertanyakan cepatnya proses penerbitan HGB Pulau D, salah satu pulau hasil reklamasi yang sudah jadi.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X