"Ombudsman Cepat Banget Buat Kesimpulan Malaadministrasi Tanah Abang"

Kompas.com - 28/03/2018, 20:25 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Syarif saat ditemui, Kamis (16/11/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaAnggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Syarif saat ditemui, Kamis (16/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif menilai banyak kejanggalan dalam proses pembuatan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) oleh Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Menurut dia, proses penyelidikan terhadap kebijakan penataan Tanah Abang sangat cepat.

"Menurut saya prosedurnya saja banyak yang janggal, cepat banget, (Ombudsman) cepat membuat kesimpulan bahwa (penataan Tanah Abang) malaadministrasi," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

Baca juga: Lulung: Ombudsman Jangan Masuk Ranah Politis, Reklamasi Tidak Pernah Diawasi

Ia mengakui, penyelidikan dugaan malaadministrasi Tanah Abang memang dilakukan sejak lama.

Namun, penyelidikan awal dilakukan Ombudsman RI dan baru beberapa pekan penyelidikan diteruskan Ombudsman Jakarta Raya.

Hanya beberapa hari setelah Ombudsman Jakarta Raya melakukan kunjungan ke Tanah Abang, LHAP itu keluar.

Baca juga: Anies: Rekomendasi Ombudsman soal Tanah Abang Kredibel

Hal lain yang menurut Syarif janggal adalah soal susunan pejabat Ombudsman Jakarta Raya.

Ombudsman Jakarta Raya baru saja dibentuk pada awal Maret.

Syarif mengatakan, keanggotaan mereka masih dalam proses rekrutmen. 

"Itu Ombudsman DKI rupanya masih proses rekrutmen, ketuanya saja masih Plt (pelaksana tugas)," ujar Syarif.

Baca juga: Ombudsman Persilakan Polisi Pakai Laporan Malaadministrasi untuk Penyelidikan Tanah Abang

Dia setuju dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana yang mempertanyakan kewenangan Ombudsman Jakarta Raya.

Khususnya saat mereka mengeluarkan rekomendasi terkait kebijakan penataan Tanah Abang.

Syarif mengatakan, Ombudsman Jakarta Raya tidak berwenang mengeluarkan rekomendasi.

"UU-nya mengatakan, yang bisa merekomendasikan adalah Ombudsman RI," katanya. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sampah Rumah Tangga di Jakarta Diperkirakan Capai 3,2 Juta Ton pada 2025

Sampah Rumah Tangga di Jakarta Diperkirakan Capai 3,2 Juta Ton pada 2025

Megapolitan
Polisi Lalu Lintas Polda Metro Kini Dilengkapi Kamera di Seragam

Polisi Lalu Lintas Polda Metro Kini Dilengkapi Kamera di Seragam

Megapolitan
Bogor Darurat Narkoba, Polisi Ungkap 17 Kasus dan Amankan 20 Pengedar Selama September 2019

Bogor Darurat Narkoba, Polisi Ungkap 17 Kasus dan Amankan 20 Pengedar Selama September 2019

Megapolitan
Hasto Sebut Kasus Penusukan Wiranto sebagai National Warning

Hasto Sebut Kasus Penusukan Wiranto sebagai National Warning

Megapolitan
6 Kendaraan Tabrakan Beruntun di Tol Joglo

6 Kendaraan Tabrakan Beruntun di Tol Joglo

Megapolitan
Antisipasi Demo, Ruas Jalan di Sekitar Istana Merdeka Juga Dialihkan

Antisipasi Demo, Ruas Jalan di Sekitar Istana Merdeka Juga Dialihkan

Megapolitan
Tanggapi Kasus Penusukan Wiranto, Hasto: Hanya Hanum Rais yang Tidak Percaya

Tanggapi Kasus Penusukan Wiranto, Hasto: Hanya Hanum Rais yang Tidak Percaya

Megapolitan
Ditugaskan Megawati, Sekjen PDI-P Hasto Jenguk Wiranto di RSPAD

Ditugaskan Megawati, Sekjen PDI-P Hasto Jenguk Wiranto di RSPAD

Megapolitan
Wanita Penyebar Video Viral Penggal Jokowi Divonis Hari Ini

Wanita Penyebar Video Viral Penggal Jokowi Divonis Hari Ini

Megapolitan
Pelat Nomor Palsu, Polisi Sulit Lacak Pengemudi Mobil Terbakar di Pom Bensin Cipayung

Pelat Nomor Palsu, Polisi Sulit Lacak Pengemudi Mobil Terbakar di Pom Bensin Cipayung

Megapolitan
Sebulan Perluasan Ganjil Genap, Kualitas Udara Jakarta Diklaim Membaik

Sebulan Perluasan Ganjil Genap, Kualitas Udara Jakarta Diklaim Membaik

Megapolitan
Mural, Cara Asyik SDN Pondok Kacang 03 Tingkatkan Pengetahuan Siswanya

Mural, Cara Asyik SDN Pondok Kacang 03 Tingkatkan Pengetahuan Siswanya

Megapolitan
Antisipasi Demo, Polisi Terapkan Rekaya Lalu Lintas di Sekitar Gedung DPR RI

Antisipasi Demo, Polisi Terapkan Rekaya Lalu Lintas di Sekitar Gedung DPR RI

Megapolitan
BEM SI Pastikan Tak Ada Demo di DPR, Jalan Gatot Subroto Tetap Ditutup

BEM SI Pastikan Tak Ada Demo di DPR, Jalan Gatot Subroto Tetap Ditutup

Megapolitan
Gaji dan Tunjangan Lima Pimpinan DPRD DKI Jakarta Capai Ratusan Juta, Ini Rinciannya

Gaji dan Tunjangan Lima Pimpinan DPRD DKI Jakarta Capai Ratusan Juta, Ini Rinciannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X