"Ombudsman Cepat Banget Buat Kesimpulan Malaadministrasi Tanah Abang"

Kompas.com - 28/03/2018, 20:25 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Syarif saat ditemui, Kamis (16/11/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaAnggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Syarif saat ditemui, Kamis (16/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif menilai banyak kejanggalan dalam proses pembuatan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) oleh Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Menurut dia, proses penyelidikan terhadap kebijakan penataan Tanah Abang sangat cepat.

"Menurut saya prosedurnya saja banyak yang janggal, cepat banget, (Ombudsman) cepat membuat kesimpulan bahwa (penataan Tanah Abang) malaadministrasi," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

Baca juga: Lulung: Ombudsman Jangan Masuk Ranah Politis, Reklamasi Tidak Pernah Diawasi

Ia mengakui, penyelidikan dugaan malaadministrasi Tanah Abang memang dilakukan sejak lama.

Namun, penyelidikan awal dilakukan Ombudsman RI dan baru beberapa pekan penyelidikan diteruskan Ombudsman Jakarta Raya.

Hanya beberapa hari setelah Ombudsman Jakarta Raya melakukan kunjungan ke Tanah Abang, LHAP itu keluar.

Baca juga: Anies: Rekomendasi Ombudsman soal Tanah Abang Kredibel

Hal lain yang menurut Syarif janggal adalah soal susunan pejabat Ombudsman Jakarta Raya.

Ombudsman Jakarta Raya baru saja dibentuk pada awal Maret.

Syarif mengatakan, keanggotaan mereka masih dalam proses rekrutmen. 

"Itu Ombudsman DKI rupanya masih proses rekrutmen, ketuanya saja masih Plt (pelaksana tugas)," ujar Syarif.

Baca juga: Ombudsman Persilakan Polisi Pakai Laporan Malaadministrasi untuk Penyelidikan Tanah Abang

Dia setuju dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana yang mempertanyakan kewenangan Ombudsman Jakarta Raya.

Khususnya saat mereka mengeluarkan rekomendasi terkait kebijakan penataan Tanah Abang.

Syarif mengatakan, Ombudsman Jakarta Raya tidak berwenang mengeluarkan rekomendasi.

"UU-nya mengatakan, yang bisa merekomendasikan adalah Ombudsman RI," katanya. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Tersisa 9 RW

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Tersisa 9 RW

Megapolitan
Komunitas Seniman Pertanyakan Urgensi Pemkot Tangerang Minta Kosongkan Lahan Semanggi Center

Komunitas Seniman Pertanyakan Urgensi Pemkot Tangerang Minta Kosongkan Lahan Semanggi Center

Megapolitan
Ganjil Genap Dihapus, 90 Persen Pedagang Pasar Minggu Mulai Berjualan

Ganjil Genap Dihapus, 90 Persen Pedagang Pasar Minggu Mulai Berjualan

Megapolitan
Aparat Belum Bantu Pembatasan Pengunjung di Sejumlah Pasar di Jaksel

Aparat Belum Bantu Pembatasan Pengunjung di Sejumlah Pasar di Jaksel

Megapolitan
UPDATE 2 Juli: Bertambah 13, Total 414 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 2 Juli: Bertambah 13, Total 414 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Dishub DKI: Jumlah Kendaraan di Jalanan Jakarta Mendekati Sebelum Covid-19

Dishub DKI: Jumlah Kendaraan di Jalanan Jakarta Mendekati Sebelum Covid-19

Megapolitan
UPDATE 2 Juli, Sisa 19 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi, 12 RW Masih di Zona Merah

UPDATE 2 Juli, Sisa 19 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi, 12 RW Masih di Zona Merah

Megapolitan
Kasus Penusukan Anggota Babinsa Serda Saputra, Polisi Tangkap Seorang Tersangka

Kasus Penusukan Anggota Babinsa Serda Saputra, Polisi Tangkap Seorang Tersangka

Megapolitan
PT MRT Jakarta Bakal Tambah Durasi Jam Sibuk bila Jumlah Penumpang Melonjak

PT MRT Jakarta Bakal Tambah Durasi Jam Sibuk bila Jumlah Penumpang Melonjak

Megapolitan
Orderan Kurir Sepeda Jakarta Melonjak Selama Pandemi Covid-19

Orderan Kurir Sepeda Jakarta Melonjak Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Orangtua Keluhkan Titik Koordinat PPDB Jalur Zonasi yang Salah, Pemkot Bekasi: Human Error

Orangtua Keluhkan Titik Koordinat PPDB Jalur Zonasi yang Salah, Pemkot Bekasi: Human Error

Megapolitan
Besok Kota Bogor Masuki Fase Pra-Adaptasi Kebiasaan Baru

Besok Kota Bogor Masuki Fase Pra-Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Garuda Indonesia Beri Penjelasan Berkait Penumpangnya yang Sesak Napas Lalu Meninggal

Garuda Indonesia Beri Penjelasan Berkait Penumpangnya yang Sesak Napas Lalu Meninggal

Megapolitan
Kegiatan Belajar Mengajar di Kota Tangerang Dimulai 13 Juli secara Daring

Kegiatan Belajar Mengajar di Kota Tangerang Dimulai 13 Juli secara Daring

Megapolitan
Sejumlah Orangtua Datangi Kantor Disdik Kota Bekasi Keluhkan Data Jalur Zonasi Tak Valid

Sejumlah Orangtua Datangi Kantor Disdik Kota Bekasi Keluhkan Data Jalur Zonasi Tak Valid

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X