"Ombudsman Cepat Banget Buat Kesimpulan Malaadministrasi Tanah Abang"

Kompas.com - 28/03/2018, 20:25 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Syarif saat ditemui, Kamis (16/11/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaAnggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Syarif saat ditemui, Kamis (16/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif menilai banyak kejanggalan dalam proses pembuatan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) oleh Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Menurut dia, proses penyelidikan terhadap kebijakan penataan Tanah Abang sangat cepat.

"Menurut saya prosedurnya saja banyak yang janggal, cepat banget, (Ombudsman) cepat membuat kesimpulan bahwa (penataan Tanah Abang) malaadministrasi," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

Baca juga: Lulung: Ombudsman Jangan Masuk Ranah Politis, Reklamasi Tidak Pernah Diawasi

Ia mengakui, penyelidikan dugaan malaadministrasi Tanah Abang memang dilakukan sejak lama.

Namun, penyelidikan awal dilakukan Ombudsman RI dan baru beberapa pekan penyelidikan diteruskan Ombudsman Jakarta Raya.

Hanya beberapa hari setelah Ombudsman Jakarta Raya melakukan kunjungan ke Tanah Abang, LHAP itu keluar.

Baca juga: Anies: Rekomendasi Ombudsman soal Tanah Abang Kredibel

Hal lain yang menurut Syarif janggal adalah soal susunan pejabat Ombudsman Jakarta Raya.

Ombudsman Jakarta Raya baru saja dibentuk pada awal Maret.

Syarif mengatakan, keanggotaan mereka masih dalam proses rekrutmen. 

"Itu Ombudsman DKI rupanya masih proses rekrutmen, ketuanya saja masih Plt (pelaksana tugas)," ujar Syarif.

Baca juga: Ombudsman Persilakan Polisi Pakai Laporan Malaadministrasi untuk Penyelidikan Tanah Abang

Dia setuju dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana yang mempertanyakan kewenangan Ombudsman Jakarta Raya.

Khususnya saat mereka mengeluarkan rekomendasi terkait kebijakan penataan Tanah Abang.

Syarif mengatakan, Ombudsman Jakarta Raya tidak berwenang mengeluarkan rekomendasi.

"UU-nya mengatakan, yang bisa merekomendasikan adalah Ombudsman RI," katanya. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

Megapolitan
Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Megapolitan
Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Megapolitan
Calon Pembeli Sepatu Compass, Rela Antre dari Malam hingga Sisihkan Uang Jajan...

Calon Pembeli Sepatu Compass, Rela Antre dari Malam hingga Sisihkan Uang Jajan...

Megapolitan
Geliat Komplotan Jambret Sasar Turis di Kota Tua

Geliat Komplotan Jambret Sasar Turis di Kota Tua

Megapolitan
Mal Belum Buka, Antrean Sepatu Compass 'Darahku Biru' Mengular di Depan Grand Indonesia

Mal Belum Buka, Antrean Sepatu Compass "Darahku Biru" Mengular di Depan Grand Indonesia

Megapolitan
Polemik DWP, Ditolak tetapi Berjalan Mulus

Polemik DWP, Ditolak tetapi Berjalan Mulus

Megapolitan
Ret Ginting, Setia dengan Kamera Analog sejak 1970-an

Ret Ginting, Setia dengan Kamera Analog sejak 1970-an

Megapolitan
Kerja Sama dengan BKSP, Bima Arya Tunggu Bantuan Dana dari Pemprov DKI

Kerja Sama dengan BKSP, Bima Arya Tunggu Bantuan Dana dari Pemprov DKI

Megapolitan
Terperosok ke Dalam Sungai, Kakak Beradik di Bogor Terluka

Terperosok ke Dalam Sungai, Kakak Beradik di Bogor Terluka

Megapolitan
Polisi Buru 4 Penjambret HP di Kawasan Kota Tua yang Masih Buron

Polisi Buru 4 Penjambret HP di Kawasan Kota Tua yang Masih Buron

Megapolitan
Dana Bantuan Parpol Naik, Fraksi Nasdem Dituntut Lebih Eksis di DPRD DKI

Dana Bantuan Parpol Naik, Fraksi Nasdem Dituntut Lebih Eksis di DPRD DKI

Megapolitan
Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Anies Belum Minta Persetujuan Menhub

Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Anies Belum Minta Persetujuan Menhub

Megapolitan
Puskesmas dan RSUD Menyerah, Damkar Kembangan Turun Tangan Lepaskan Cincin di Jari Nunung

Puskesmas dan RSUD Menyerah, Damkar Kembangan Turun Tangan Lepaskan Cincin di Jari Nunung

Megapolitan
Penjambret HP di Kota Tua Tenggak Miras dan Pakai Sabu Sebelum Beraksi

Penjambret HP di Kota Tua Tenggak Miras dan Pakai Sabu Sebelum Beraksi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X