Opini WTP, "Task Force" Anies-Sandiaga dan Ucapan Terima Kasih untuk Jokowi-Ahok-Djarot

Kompas.com - 29/05/2018, 12:38 WIB
Pejabat DKI bersorak dan bertepuk tangan setelah BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2017 di rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Pejabat DKI bersorak dan bertepuk tangan setelah BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2017 di rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian ( WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017.

Penilaian itu merupakan opini WTP pertama yang diterima Pemprov DKI Jakarta setelah empat tahun terakhir.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) empat tahun berturut-turut, yaitu pada 2013, 2014, 2015, dan 2016.

"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD DKI Tahun Anggaran 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," kata anggota V BPK, Isma Yatun, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018).

Baca juga: DKI Dapat Opini WTP, Apa Kabar RS Sumber Waras dan Lahan Cengkareng?

Pejabat DKI langsung bersorak dan bertepuk tangan. Tidak ada yang duduk diam di kursinya. Mereka semua langsung berdiri, bertepuk tangan, dan bersorak.

Anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir dalam rapat paripurna itu juga ikut bersorak dan bertepuk tangan.

Alasan raih WTP

Isma mengatakan, beberapa tahun terakhir Pemprov DKI telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pemprov DKI membentuk Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan melakukan kegiatan inventarisasi aset. 

Selain itu, ada penyusunan karta inventaris barang (KIB) yang lebih informatif, penelusuran, dan pengoreksian catatan-catatan aset yang belum valid, pengoreksian nilai aset yang belum wajar, serta melakukan proses penyempurnaan atas sistem informasi aset.

Baca juga: BPK Ungkap Hal yang Menyebabkan Pemprov DKI Raih Opini WTP

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumah Sakit Hampir Penuh, Dinkes Tangsel Rujuk Pasien Covid-19 ke Wilayah Tetangga

Rumah Sakit Hampir Penuh, Dinkes Tangsel Rujuk Pasien Covid-19 ke Wilayah Tetangga

Megapolitan
Ada Unsur Tindak Pidana, Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Petamburan Naik ke Penyidikan

Ada Unsur Tindak Pidana, Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Petamburan Naik ke Penyidikan

Megapolitan
Kuasa Hukum Nilai Vonis Hakim Lindungi 11 Oknum TNI Penganiaya Warga hingga Tewas

Kuasa Hukum Nilai Vonis Hakim Lindungi 11 Oknum TNI Penganiaya Warga hingga Tewas

Megapolitan
171.998 Siswa di Jakarta Tak Punya Gawai untuk Belajar Jarak Jauh

171.998 Siswa di Jakarta Tak Punya Gawai untuk Belajar Jarak Jauh

Megapolitan
Polisi Sebut Kerumunan Rizieq Shihab Sudah Memenuhi Unsur Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Polisi Sebut Kerumunan Rizieq Shihab Sudah Memenuhi Unsur Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Megapolitan
Komplotan Pencuri di Cengkareng Ini Pernah Pura-pura Jadi Petugas Covid-19

Komplotan Pencuri di Cengkareng Ini Pernah Pura-pura Jadi Petugas Covid-19

Megapolitan
Polisi: 2 Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Masih Berstatus Saksi

Polisi: 2 Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Masih Berstatus Saksi

Megapolitan
Geng Pandawa Sudah 24 Kali Mencuri dengan Modus Jadi Petugas Pertanahan

Geng Pandawa Sudah 24 Kali Mencuri dengan Modus Jadi Petugas Pertanahan

Megapolitan
Deretan Calon Kepala Daerah Tahun 2020 yang Terpapar Covid-19, 4 Orang Meninggal Dunia

Deretan Calon Kepala Daerah Tahun 2020 yang Terpapar Covid-19, 4 Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Idris Positif Covid-19 Usai Debat Kandidat Pilkada Depok, Pradi-Afifah Segera Tes Swab

Idris Positif Covid-19 Usai Debat Kandidat Pilkada Depok, Pradi-Afifah Segera Tes Swab

Megapolitan
Sejak Januari 2020, PT KAI Catat Ada 22 Kecelakaan di Perlintasan Sebidang

Sejak Januari 2020, PT KAI Catat Ada 22 Kecelakaan di Perlintasan Sebidang

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan RS Darurat Covid-19 Jelang Libur Akhir Tahun

Pemkot Bogor Siapkan RS Darurat Covid-19 Jelang Libur Akhir Tahun

Megapolitan
Lokasi Perampokan Minimarket di Kemang Pratama Bekasi Sepi dan Minim Pengawasan

Lokasi Perampokan Minimarket di Kemang Pratama Bekasi Sepi dan Minim Pengawasan

Megapolitan
Langgar Protokol Kesehatan, Kerumunan Pengunjung di 5 Tempat Hiburan Kemang Dibubarkan

Langgar Protokol Kesehatan, Kerumunan Pengunjung di 5 Tempat Hiburan Kemang Dibubarkan

Megapolitan
MoU KUA-PPAS DKI Jakarta 2021 Diteken Sebesar Rp 82,5 Triliun

MoU KUA-PPAS DKI Jakarta 2021 Diteken Sebesar Rp 82,5 Triliun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X