Opini WTP, "Task Force" Anies-Sandiaga dan Ucapan Terima Kasih untuk Jokowi-Ahok-Djarot

Kompas.com - 29/05/2018, 12:38 WIB
Pejabat DKI bersorak dan bertepuk tangan setelah BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2017 di rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Pejabat DKI bersorak dan bertepuk tangan setelah BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2017 di rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian ( WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017.

Penilaian itu merupakan opini WTP pertama yang diterima Pemprov DKI Jakarta setelah empat tahun terakhir.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) empat tahun berturut-turut, yaitu pada 2013, 2014, 2015, dan 2016.

"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD DKI Tahun Anggaran 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," kata anggota V BPK, Isma Yatun, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018).

Baca juga: DKI Dapat Opini WTP, Apa Kabar RS Sumber Waras dan Lahan Cengkareng?

Pejabat DKI langsung bersorak dan bertepuk tangan. Tidak ada yang duduk diam di kursinya. Mereka semua langsung berdiri, bertepuk tangan, dan bersorak.

Anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir dalam rapat paripurna itu juga ikut bersorak dan bertepuk tangan.

Alasan raih WTP

Isma mengatakan, beberapa tahun terakhir Pemprov DKI telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pemprov DKI membentuk Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan melakukan kegiatan inventarisasi aset. 

Selain itu, ada penyusunan karta inventaris barang (KIB) yang lebih informatif, penelusuran, dan pengoreksian catatan-catatan aset yang belum valid, pengoreksian nilai aset yang belum wajar, serta melakukan proses penyempurnaan atas sistem informasi aset.

Baca juga: BPK Ungkap Hal yang Menyebabkan Pemprov DKI Raih Opini WTP

Pada tahun sebelumnya, BPK memberikan opini WDP karena pengendalian pencatatan barang milik daerah (aset tetap) belum memadai.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

P2TP2A Tangsel Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Bisa Sekolah Lagi

P2TP2A Tangsel Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Bisa Sekolah Lagi

Megapolitan
Salah Satu Pembunuh Pria di Cengkareng Positif Narkoba

Salah Satu Pembunuh Pria di Cengkareng Positif Narkoba

Megapolitan
Bank DKI: Tidak Benar Uang Kami Dicuri Oknum Satpol PP

Bank DKI: Tidak Benar Uang Kami Dicuri Oknum Satpol PP

Megapolitan
Diduga Bocorkan Informasi, Pria di Cengkareng Dibunuh Komplotan Pemuda

Diduga Bocorkan Informasi, Pria di Cengkareng Dibunuh Komplotan Pemuda

Megapolitan
Setelah Enam Jam, Kebakaran di SMK Yadika 6 Pondok Gede Padam

Setelah Enam Jam, Kebakaran di SMK Yadika 6 Pondok Gede Padam

Megapolitan
Diduga Bobol ATM, Sejumlah Oknum Satpol PP DKI Dinonaktifkan

Diduga Bobol ATM, Sejumlah Oknum Satpol PP DKI Dinonaktifkan

Megapolitan
Pemkot Jakut Sebut Penggusuran Kawasan Sunter untuk Perbaikan Saluran Air

Pemkot Jakut Sebut Penggusuran Kawasan Sunter untuk Perbaikan Saluran Air

Megapolitan
Lagi, Sukmawati Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Penistaan Agama

Lagi, Sukmawati Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Senja Kala Bentor di Kompleks Elite Taman Aries...

Senja Kala Bentor di Kompleks Elite Taman Aries...

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang Belum Diajak Diskusi soal ERP

Dishub Kota Tangerang Belum Diajak Diskusi soal ERP

Megapolitan
Penggusuran di Sunter, Politisi PDI-P Nilai Anies Tak Konsisten Janji

Penggusuran di Sunter, Politisi PDI-P Nilai Anies Tak Konsisten Janji

Megapolitan
Rawan Longsor, Tebing Jalan DI Panjaitan Kerap Celakai Pengguna Jalan

Rawan Longsor, Tebing Jalan DI Panjaitan Kerap Celakai Pengguna Jalan

Megapolitan
M Taufik: Dibobol Anggota Satpol PP, Sistem Bank DKI Keliru

M Taufik: Dibobol Anggota Satpol PP, Sistem Bank DKI Keliru

Megapolitan
Kasatpol PP DKI Pertanyakan Sistem Salah Satu Bank yang Dibobol Anak Buahnya

Kasatpol PP DKI Pertanyakan Sistem Salah Satu Bank yang Dibobol Anak Buahnya

Megapolitan
Kantor Kemalingan, Katadata Minta Tanggung Jawab Pengelola Kantor

Kantor Kemalingan, Katadata Minta Tanggung Jawab Pengelola Kantor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X