Kompas.com - 13/06/2018, 15:14 WIB
Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) melihat adanya peluang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan reklamasi.

Sebab, Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak spesifik membahas fokus objeknya.

"Di pergub itu tidak terbaca akan mengatur pulau yang sudah ada, tetapi di pergub itu dia melaksanakan Keppres 52. Nah, kalau begitu, kan, berarti melakukan (reklamasi) secara keseluruhan," ujar anggota KSTJ Tigor Hutapea saat dihubungi, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Sudah Ada Bidang Pengelolaan Pesisir di TGUPP, DPRD Heran Anies Bentuk Badan Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno diketahui telah lama membuat sikap untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Pulau reklamasi yang terlanjur dibangun akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Tigor mengatakan, isi pergub yang dibuat Anies tidak menjelaskan hal itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Baca Pergub yang Baru, KSTJ Lihat Ada Peluang Reklamasi Dilanjutkan Anies-Sandi

Dengan demikian, ada peluang bagi badan yang dibentuk itu untuk meneruskan reklamasi Teluk Jakarta.

"Kecuali itu dimuat tegas dalam pergub. Kalau dibuat tegas maka akan beda sendiri penafsirannya," kata Tigor.

"Seharusnya pergub (BKP) itu memerintahkan kepada Sekda dan yang lain untuk merumuskan pulau yang sudah jadi mau diapakan," tambah dia.

Baca juga: Keluarkan Pergub, Gubernur DKI Bentuk Badan Pengelolaan Reklamasi

Namun, Tigor mengatakan, Anies dan Sandiaga juga harus membentuk badan khusus terlebih dahulu.

Badan yang dibentuk tidak boleh berdasarkan pergub yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Jadi jangan turunan Keppres," ujarnya. 

Baca juga: Bestari: Penyegelan Bangunan di Pulau Reklamasi Langkah Politis

Dalam pergub yang dikeluarkan Anies, BKP Pantura Jakarta disebut sebagai lembaga ad hoc dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Tugasnya adalah mengoordinaskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelengaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta, sekaligus terhadap pengelolaan hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Tangsel Ingatkan Guru Tak Euforia meski Sekolah Tatap Muka Berjalan Lancar

Wali Kota Tangsel Ingatkan Guru Tak Euforia meski Sekolah Tatap Muka Berjalan Lancar

Megapolitan
Anies Diminta Serius Bangun Pengolahan Sampah ITF

Anies Diminta Serius Bangun Pengolahan Sampah ITF

Megapolitan
PTM di Kota Bogor Digelar 4 Oktober 2021

PTM di Kota Bogor Digelar 4 Oktober 2021

Megapolitan
49 Titik Tanggul Sungai Citarum di Bekasi Rawan Jebol, Pemkab Minta Segera Diperbaiki

49 Titik Tanggul Sungai Citarum di Bekasi Rawan Jebol, Pemkab Minta Segera Diperbaiki

Megapolitan
Seorang Remaja Tenggelam di Kali Teluk Gong

Seorang Remaja Tenggelam di Kali Teluk Gong

Megapolitan
Anak Penyanyi Lawas Dilaporkan Penipuan, Modusnya Menggantikan PNS yang Dipecat dan Meninggal karena Covid-19

Anak Penyanyi Lawas Dilaporkan Penipuan, Modusnya Menggantikan PNS yang Dipecat dan Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
BPN Kota Bogor Siapkan Layanan Berbasis Digital untuk Permudah Masyarakat Urus Sertifikat Tanah

BPN Kota Bogor Siapkan Layanan Berbasis Digital untuk Permudah Masyarakat Urus Sertifikat Tanah

Megapolitan
Perluas Pangsa Pasar, Pemkot Bekasi Permudah Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM

Perluas Pangsa Pasar, Pemkot Bekasi Permudah Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM

Megapolitan
Catat, Ini Titik Rawan Ranjau Paku di Jakarta Selatan

Catat, Ini Titik Rawan Ranjau Paku di Jakarta Selatan

Megapolitan
RPTRA di Jakarta Pusat Kurang Perawatan akibat Anggaran Dipangkas untuk Penanganan Covid-19

RPTRA di Jakarta Pusat Kurang Perawatan akibat Anggaran Dipangkas untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Panel Tiang Listrik di Jalan WR Supratman Ciputat Terbakar

Panel Tiang Listrik di Jalan WR Supratman Ciputat Terbakar

Megapolitan
Video Dugaan Pungli di Pasar Kramatjati Viral, Pengelola Pasang Imbauan

Video Dugaan Pungli di Pasar Kramatjati Viral, Pengelola Pasang Imbauan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Segera Pindahkan Makam yang Tertimbun Sampah

Pemkot Bekasi Segera Pindahkan Makam yang Tertimbun Sampah

Megapolitan
Tebar Ranjau Paku di Jalan Gatot Soebroto, Penambal Ban Manfaatkan Situasi PPKM Level 3

Tebar Ranjau Paku di Jalan Gatot Soebroto, Penambal Ban Manfaatkan Situasi PPKM Level 3

Megapolitan
Ratusan Makam di Bekasi Hilang Tertimbun Sampah

Ratusan Makam di Bekasi Hilang Tertimbun Sampah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.