Sudah Ada Bidang Pengelolaan Pesisir di TGUPP, DPRD Heran Anies Bentuk Badan Reklamasi

Kompas.com - 13/06/2018, 14:23 WIB
Bangunan di Pulau D Reklamasi, Jakarta Utara, yang disegel Pemprov DKI Jakarta, Kamis (7/6/2018). KOMPAS.com/ARDITO RAMADHANBangunan di Pulau D Reklamasi, Jakarta Utara, yang disegel Pemprov DKI Jakarta, Kamis (7/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan Pemprov DKI yang membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara Jakarta (BPK Pantura Jakarta).

Padahal, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyiapkan divisi kecil bidang pengelolaan pesisir dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Kan, sudah ada TGUPP yang membidangi tentang itu juga ya, nah itu orangnya memang pada kemana? Fungsinya apa? Kenapa sekarang malah membentuk badan yang baru lagi?" ujar Gembong ketika dihubungi, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Baca Pergub yang Baru, KSTJ Lihat Ada Peluang Reklamasi Dilanjutkan Anies-Sandi

Apalagi, kata Gembong, anggota badan tersebut juga merupakan PNS DKI Jakarta.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjadi ketua dalam badan tersebut, sementara Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Gamal Sinurat menjadi wakil ketua.

Anggota lain terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Keluarkan Pergub, Gubernur DKI Bentuk Badan Pengelolaan Reklamasi

Gembong bingung kenapa badan tersebut harus dibuat padahal anggotanya adalah anak buah Anies sendiri.

"Sekarang dia buat badan baru yang isinya semua anak buah dia, di mana dalam konteks koordinasi mereka bisa diperintahkan oleh gubernur. Ada badan baru atau tidak, tetap bisa diperintahkan," katanya.  

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Baca juga: Bestari: Penyegelan Bangunan di Pulau Reklamasi Langkah Politis

Dalam pergub yang dikeluarkan Anies, BKP Pantura Jakarta disebut sebagai lembaga ad hoc dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Tugasnya adalah mengoordinaskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelengaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta, sekaligus terhadap pengelolaan hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Pengumuman Pengunjung Wajib Bawa Sertifikat Vaksin, Humas Pondok Indah Mall Merevisi

Viral Pengumuman Pengunjung Wajib Bawa Sertifikat Vaksin, Humas Pondok Indah Mall Merevisi

Megapolitan
Jadwal, Lokasi, dan Kuota Sentra Vaksinasi Kolaborasi di Jakarta sampai 20 Agustus 2021

Jadwal, Lokasi, dan Kuota Sentra Vaksinasi Kolaborasi di Jakarta sampai 20 Agustus 2021

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Bekasi Masih Larang Ibadah Berjemaah di Tempat Ibadah

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Bekasi Masih Larang Ibadah Berjemaah di Tempat Ibadah

Megapolitan
Gelar Belajar Tatap Muka karena Desakan Orangtua Murid, PAUD di Cipayung Ditutup Sementara

Gelar Belajar Tatap Muka karena Desakan Orangtua Murid, PAUD di Cipayung Ditutup Sementara

Megapolitan
Pungli Bansos Tunai di Depok, Warga Cimanggis Mengaku Diancam Dipersulit oleh Ketua RT

Pungli Bansos Tunai di Depok, Warga Cimanggis Mengaku Diancam Dipersulit oleh Ketua RT

Megapolitan
BOR di RSUP Sitanala Sentuh 40 Persen, Tak Ada Lagi Antrean Pasien

BOR di RSUP Sitanala Sentuh 40 Persen, Tak Ada Lagi Antrean Pasien

Megapolitan
Polisi Buru Penyelundup 16 Kg Sabu lewat Pengiriman Patung dari Afrika

Polisi Buru Penyelundup 16 Kg Sabu lewat Pengiriman Patung dari Afrika

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Dirawat di Rusun Nagrak Kini Berjumlah 61 Orang

Pasien Covid-19 yang Dirawat di Rusun Nagrak Kini Berjumlah 61 Orang

Megapolitan
NIK Dipakai Orang Lain di Tangsel, Warga Jakarta Tunda Vaksinasi Covid-19

NIK Dipakai Orang Lain di Tangsel, Warga Jakarta Tunda Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Bekasi Tegaskan Pekerja Non-esensial WFH 100 Persen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Bekasi Tegaskan Pekerja Non-esensial WFH 100 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Akan Data Jumlah Yatim Piatu akibat Covid-19

Pemprov DKI Jakarta Akan Data Jumlah Yatim Piatu akibat Covid-19

Megapolitan
Sebelum Meninggal, Kakek yang Dianiaya Menantu Tak Sempat Dirawat karena RS Penuh Pasien Covid-19

Sebelum Meninggal, Kakek yang Dianiaya Menantu Tak Sempat Dirawat karena RS Penuh Pasien Covid-19

Megapolitan
Pungutan Bansos Tunai di Cimanggis Depok Disebut untuk Bantu Warga yang Tak Masuk Daftar Penerima

Pungutan Bansos Tunai di Cimanggis Depok Disebut untuk Bantu Warga yang Tak Masuk Daftar Penerima

Megapolitan
Pungli BST Rp 600.000 di Depok, Warga Mengaku Diminta Rp 400.000

Pungli BST Rp 600.000 di Depok, Warga Mengaku Diminta Rp 400.000

Megapolitan
16 Kg Sabu Diselundupkan lewat Pengiriman Patung dari Afrika, Polisi Tangkap 2 Tersangka

16 Kg Sabu Diselundupkan lewat Pengiriman Patung dari Afrika, Polisi Tangkap 2 Tersangka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X