TGUPP Pelajari Gagalnya Kota Tua Jadi Warisan Dunia

Kompas.com - 18/07/2018, 09:04 WIB
Suasana Kali Besar di Kota Tua, Jakarta Barat, sehari setelah dibuka Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Sabtu (7/7/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSuasana Kali Besar di Kota Tua, Jakarta Barat, sehari setelah dibuka Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Sabtu (7/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tengah mengkaji gagalnya kawasan Kota Tua dinominasikan sebagai warisan dunia UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB.

"Minggu lalu saya minta TGUPP melibatkan SKPD terkait untuk mempelajari hasil UNESCO. Keputusan UNESCO itu tebal, bukan hanya DKI, tapi banyak. Saya minta untuk mempelajari, lalu merekomendasikan ke Gubernur langkah yang harus dilakukan agar Kota Tua laik jadi warisan dunia. Sekarang sedang dipelajari. Kalau sudah, akan dilakukan komitmennya," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).

Baca juga: Ada Reklamasi, Kota Tua dan Kepulauan Seribu Tak Direkomendasikan Jadi Warisan Dunia UNESCO

Anies menjelaskan, tujuan mempelajari dokumen UNESCO itu untuk mencari tahu kesalahan saat mengajukan permohonan Kota Tua sebagai warisan dunia.

"Saya mau tahu kemarin kita missed-nya di mana, karena kalau ada masalah bisa dijelaskan. Jadi kita perjuangkan," kata dia.

Ia bercerita pengajuan Kota Tua sebagai warisan dunia dulu disetujui dirinya ketika masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketika ditanya soal kemungkinan mendaftarkan kembali Kota Tua ke UNESCO, Anies menyebut butuh waktu panjang untuk mengajukan kembali Kota Tua sebagai warisan dunia. Ada juga proses lobi untuk meloloskan itu dalam nominasi.

"Kalau mau mengajukan lagi, itu ada jedanya, tidak bisa langsung berikutnya. Saya dulu (Mendikbud) yang proses, jadi saya tahu sedikit-sedikit. Dan memperjuangkannya itu tak sederhana," kata Anies.

Indonesia sempat mendaftarakan Kota Tua dan beberapa pulau bersejarah di Kepulauan Seribu dalam nominasi pada 2015.

Namun, akhirnya tidak direkomendasikan oleh International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). Dalam laporannya, ICOMOS menjelaskan Indonesia gagal mendemonstrasikan keistimewaan Kota Tua.

Selain itu, disebut soal reklamasi yang berada di antara Kota Tua dengan Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Bidadari, dan Pulau Kelor. Reklamasi jadi salah satu alasan Kota Tua dan empat pulau itu tak direkomendasikan.

Baca juga: Tim ICOMOS Periksa Kelayakan Kota Tua Jakarta Jadi World Heritage

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Megapolitan
Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Megapolitan
Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Megapolitan
UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Megapolitan
Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Megapolitan
Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Megapolitan
Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Megapolitan
Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Megapolitan
Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Megapolitan
7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Megapolitan
Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Megapolitan
Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X