DKI Bentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, Ini Anggotanya...

Kompas.com - 15/08/2018, 14:53 WIB
Ilustrasi air minumnaumoid Ilustrasi air minum

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum.

Pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1149 Tahun 2018 yang ditandatangani 10 Agustus 2018.

Tim ini diketuai Sekretaris Daerah Saefullah dengan wakil ketua Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yusmada Faizal.

Baca juga: Gubernur DKI Bentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum


Sekretarisnya adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan dengan Sekretariat Kepala Bidang Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Eko Gumelar.

Anggota dari unsur pemerintahan ada Asisten Perekonomian dan Keuangan Franky Mangatas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Subagiyo, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Edi Sumantri, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milk Daerah Yurianto, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Yuli Hartono, Kepala Biro Hukum Yayan Yuhanah, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Vera Revina Sari, serta Kepala Biro Perekonomian Sri Haryati.

Dari unsur BUMD, ada Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat dan Direktur Utama PD PAL Jaya Subekti.

Baca juga: Komisi V DPR: RUU SDA Batasi Swastanisasi Air

Selain itu, Gubernur juga memasukkan unsur profesional.

Ada Bambang Harymurti yang merupakan jurnalis senior. Ada juga petinggi media Ahmad Ridwan Dalimunthe.

Nila Ardanie yang merupakan Direktur Amrta Institute juga masuk dalam keanggotaan tim. 

Baca juga: KMMSAJ Ajukan Kontra Memori PK atas PK Swastanisasi Air Kemenkeu

Tiga anggota lainnya dikenal sebagai ahli tata pemerintahan yakni Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Frans Limahelu, Direktur Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG) Mohammad Mova Al'Afghani, serta Tatak Ujiyati yang kini juga berada di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Komite Pencegahan Korupsi.

Kepgub menyebut mereka bekerja selama enam bulan sejak aturan diundangkan.

Adapun tim dibentuk untuk mengevaluasi kebijakan tata kelola air minum setelah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/Pdt/2017 tentang Penghentian Kebijakan Swastanisasi Air Minum di Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: LBH Jakarta Minta Pemprov DKI Segera Hentikan Swastanisasi Air

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan stop swastanisasi air di Jakarta.

MA menilai swastanisasi air itu telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.

Selain itu, swastanisasi air juga membuat PAM Jaya kehilangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta.

Baca juga: Kemenkeu Diminta Cabut PK atas Putusan MA yang Tolak Swastanisasi Air

MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Pemutusan hubungan kontrak ini belakangan sempat direspon dengan wacana merestrukturisasi kontrak.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Kivlan

Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Kivlan

Megapolitan
Kisah Hidup Kopral di Balik Aksi Silatnya yang Jenaka di Perlintasan Rel Proyek Bekasi...

Kisah Hidup Kopral di Balik Aksi Silatnya yang Jenaka di Perlintasan Rel Proyek Bekasi...

Megapolitan
Sebuah Gudang Daging di Pulogadung Terbakar

Sebuah Gudang Daging di Pulogadung Terbakar

Megapolitan
DKI Akan Larang Plastik Sekali Pakai, kecuali Jenis Rol Pembungkus

DKI Akan Larang Plastik Sekali Pakai, kecuali Jenis Rol Pembungkus

Megapolitan
Warga Keluhkan Pengolahan Semen, PT Adhimix Precast Indonesia Klaim Punya Amdal

Warga Keluhkan Pengolahan Semen, PT Adhimix Precast Indonesia Klaim Punya Amdal

Megapolitan
Hari Anak Nasional, Anies Ingin Wujudkan Jakarta sebagai Kota Ramah Anak

Hari Anak Nasional, Anies Ingin Wujudkan Jakarta sebagai Kota Ramah Anak

Megapolitan
Gantikan Pak Ogah, Pemkot Bekasi Tarik Retribusi Parkir Minimarket Rp 2.000

Gantikan Pak Ogah, Pemkot Bekasi Tarik Retribusi Parkir Minimarket Rp 2.000

Megapolitan
Larang Plastik Sekali Pakai, DKI Bisa Kurangi 3 Juta Lembar Sampah Per Tahun

Larang Plastik Sekali Pakai, DKI Bisa Kurangi 3 Juta Lembar Sampah Per Tahun

Megapolitan
Camat Fauzi Sebut Warga Tidak Perlu Khawatir soal Pengolahan Semen di Gambir

Camat Fauzi Sebut Warga Tidak Perlu Khawatir soal Pengolahan Semen di Gambir

Megapolitan
Pengelola Islamic Centre Bekasi Sepakat 4.986 Meter Lahannya untuk Tol Becakayu

Pengelola Islamic Centre Bekasi Sepakat 4.986 Meter Lahannya untuk Tol Becakayu

Megapolitan
Ini Kiat Kopral Jaga Perlintasan Kereta di Bekasi Selain Pakai Jurus Silat

Ini Kiat Kopral Jaga Perlintasan Kereta di Bekasi Selain Pakai Jurus Silat

Megapolitan
DKI Belum Atur Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Warung-warung Kecil

DKI Belum Atur Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Warung-warung Kecil

Megapolitan
Jefri Nichol Ditangkap dengan Barang Bukti 6 Gram Ganja

Jefri Nichol Ditangkap dengan Barang Bukti 6 Gram Ganja

Megapolitan
Dengan Kereta Cepat, Waktu Jakarta-Karawang Kurang dari 15 Menit

Dengan Kereta Cepat, Waktu Jakarta-Karawang Kurang dari 15 Menit

Megapolitan
Close Ads X