Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dishub DKI: Belum Ada Wacana Ganjil-Genap Diberlakukan Permanen

Kompas.com - 03/09/2018, 15:14 WIB
Nursita Sari,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, hingga saat ini belum ada wacana untuk memberlakukan perluasan ganjil-genap secara permanen.

Andri menyampaikan, perluasan ganjil-genap baru diputuskan diperpanjang sampai berakhirnya Asian Para Games, yakni pada 13 Oktober 2018.

"(Diperpanjang) sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018. Sampai dengan saat ini belum ada wacana ke sana (diberlakukan permanen)," ujar Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (3/9/2018).

Baca juga: Ganjil-Genap Tak Berlaku di Jalan Benyamin Sueb, Alasannya karena Lengang

Andri menyampaikan, selama perpanjangan waktu perluasan ganjil-genap, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan kajian terkait masalah sosial ekonomi.

Nasib perluasan ganjil-genap baru akan diputuskan setelah ada kajian tersebut.

"Sampai dengan Para Games, kita diamanatkan untuk lebih luas lagi pengkajiannya, tidak hanya dampak di bidang transportasi, tetapi juga aspek-aspek sosial ekonominya, apakah itu berdampak atau tidak," kata Andri.

Sebelumnya, sejumlah unsur masyarakat mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang perluasan ganjil-genap hingga Oktober 2018. Berbagai unsur masyarakat yang berkutat di bidang transportasi itu bahkan mendukung sistem ganjil-genap berlaku selamanya.

"Sebenarnya kami berharap bisa dilanjutkan. Kami sebagai pengguna angkutan umum, kami berharap bisa lebih efektif dan produktif bagi kegiatan sehari-hari. Dipaparkan juga terjadi kenaikan kecepatan 40 persen, benar memang pengalaman demikian," kata Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang, Jumat (31/8/2018).

Baca juga: Ganjil-Genap Dorong Layanan Transportasi Lebih Baik

Deddy mengusulkan ganjil genap berlaku dari pagi sampai malam, di akhir pekan, dan di semua ruas jalan yang dilalui koridor transjakarta. Ia mengusulkan agar kebijakan ini dilandasi aturan hukum yang kuat.

Harapan yang sama disampaikan Adriansyah dari Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ). Adriansyah bercerita bagaimana kebijakan ganjil-genap mulai dilirik kota dunia lain.

"Manila, Filipina mau menarapkan 3-in-1 tapi tidak jadi karena pertimbangan Jakarta. Mereka melihat Jakarta tidak berhasil. Sekarang Jakarta sudah diihat dan saya harap ini diteruskan," kata Adriansyah.

Adriansyah mengatakan, kebijakan ganjil-genap selama ini efektif memaksa masyarakat meninggalkan mobil pribadi. Ia berharap kebijakan ini disertai dengan penegakan hukum yang baik.

Kebijakan ganjil-genap tadinya hanya diberlakukan sampai 2 September atau ketika Asian Games berakhir. Namun, akhirnya diputuskan untuk diperpanjang sampai Asian Para Games berakhir.

Asian Para Games dimulai pada 6 Oktober sampai 13 Oktober 2018. Itu artinya, sistem ganjil-genap juga diterapkan pada masa transisi yaitu 3 September sampai 5 Oktober.

Mulai pekan depan, ganjil-genap tak akan berlaku di Sabtu dan Minggu. Jalan Metro Pondok Indah dan Benyamin Sueb juga dikecualikan dari kebijakan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aksi Gila Pejabat Kemenhub Injak Kitab Suci demi Buktikan Tak Selingkuh, Berujung Terjerat Penistaan Agama

Aksi Gila Pejabat Kemenhub Injak Kitab Suci demi Buktikan Tak Selingkuh, Berujung Terjerat Penistaan Agama

Megapolitan
Polisi Periksa Pelajar SMP yang Jadi Korban dan Pelaku Perundungan di Bogor

Polisi Periksa Pelajar SMP yang Jadi Korban dan Pelaku Perundungan di Bogor

Megapolitan
Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com