Kompas.com - 27/09/2018, 19:11 WIB
Perahu nelayan ditambatkan di tanah hasil reklamasi di kawasan Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Senin (4/4/2016). Dugaan penyuapan terkait rancangan perda reklamasi di Teluk Jakarta semakin mengukuhkan proyek ini hanya berperspektif ekonomi. Aspek lingkungan dan sosial tidak menjadi arus utama, bahkan cenderung diabaikan. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPerahu nelayan ditambatkan di tanah hasil reklamasi di kawasan Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Senin (4/4/2016). Dugaan penyuapan terkait rancangan perda reklamasi di Teluk Jakarta semakin mengukuhkan proyek ini hanya berperspektif ekonomi. Aspek lingkungan dan sosial tidak menjadi arus utama, bahkan cenderung diabaikan.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai, pencabutan izin 13 pulau reklamasi keputusan prematur yang diambil terburu-buru.

Ia menilai, keputusan ini hanya untuk memenuhi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya katakan keputusan itu masih prematur, terlalu terburu-terburu, hanya dalam rangka utuk memenuhi janji kampanye," ujar Bestari di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

Baca juga: Ditanya soal Anies Stop Reklamasi, Presiden Jokowi Hanya Tersenyum

Menurut Bestari, kajian yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak komprehensif.

Kajian semacam ini, kata dia, sedianya melibatkan pihak lain seperti pemerintah pusat dan para pakar lingkungan.

Ia pun menilai lebih baik Pemprov DKI melanjutkan proyek reklamasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bestari menyebut pulau reklamasi bisa dijadikan lokasi pembangunan rumah tanpa uang muka (rumah DP 0 rupiah) yang menjadi program Pemprov DKI.

"Kalau memang sangat ingin memenuhi janji kampanye, penuhi juga dong janji rumah tapak DP nol rupiah. Kalau dia cerdas atau katakanlah Pemprov itu cerdas, bangun itu reklamasi, rumah tapaknya bangun di sana, baru betul, cerdas," ucap Bestari.

Baca juga: Izin Reklamasi Dicabut, PT Pembangunan Jaya Ancol Kalkulasikan Kerugian

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono. Menurut Gembong, izin proyek reklamasi secara keseluruhan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Dasarnya yakni Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lurah: Bendahara Duri Kepa Pinjam Rp 264,5 Juta atas Nama Kelurahan tapi untuk Keperluan Pribadi

Lurah: Bendahara Duri Kepa Pinjam Rp 264,5 Juta atas Nama Kelurahan tapi untuk Keperluan Pribadi

Megapolitan
2 Anggota Satpol PP Kota Tangerang Tepergok Tanpa Busana Bareng PSK, Disebut Lagi Nyamar

2 Anggota Satpol PP Kota Tangerang Tepergok Tanpa Busana Bareng PSK, Disebut Lagi Nyamar

Megapolitan
Siap Dipanggil Soal Dugaan Penggelapan Rp 264,5 Juta, Lurah Duri Kepa: Biar Terang Benderang

Siap Dipanggil Soal Dugaan Penggelapan Rp 264,5 Juta, Lurah Duri Kepa: Biar Terang Benderang

Megapolitan
Langgar Ganjil Genap di Simpang Tomang, Belasan Pengemudi Mobil Ditilang

Langgar Ganjil Genap di Simpang Tomang, Belasan Pengemudi Mobil Ditilang

Megapolitan
Bantah Pinjam Rp 264,5 Juta ke Warga Cibodas, Lurah Duri Kepa: Itu Pinjaman Pribadi Bendahara

Bantah Pinjam Rp 264,5 Juta ke Warga Cibodas, Lurah Duri Kepa: Itu Pinjaman Pribadi Bendahara

Megapolitan
Di Tengah Protes Warga Sekitar TPA Cilowong, Pemkot Tangsel Lanjutkan Rencana Kirim Sampah ke TPA di Jabar

Di Tengah Protes Warga Sekitar TPA Cilowong, Pemkot Tangsel Lanjutkan Rencana Kirim Sampah ke TPA di Jabar

Megapolitan
1.995 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Aksi Buruh di Istana

1.995 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Aksi Buruh di Istana

Megapolitan
Protes 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Buruh Bakal Gelar Unjuk Rasa di Istana

Protes 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Buruh Bakal Gelar Unjuk Rasa di Istana

Megapolitan
Polisi Gunakan Alat 3D Laser Scanner buat Ungkap Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang

Polisi Gunakan Alat 3D Laser Scanner buat Ungkap Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang

Megapolitan
Harap Begal yang Tewaskan Suaminya Dihukum, Istri: Cukup Saya yang Rasakan, Jangan Ada Orang Lain

Harap Begal yang Tewaskan Suaminya Dihukum, Istri: Cukup Saya yang Rasakan, Jangan Ada Orang Lain

Megapolitan
Langgar Ganjil Genap di Fatmawati, Lebih dari 30 Mobil Ditilang

Langgar Ganjil Genap di Fatmawati, Lebih dari 30 Mobil Ditilang

Megapolitan
Pelanggar Ganjil Genap Mulai Kena Sanksi Tilang, Ini Besaran Dendanya

Pelanggar Ganjil Genap Mulai Kena Sanksi Tilang, Ini Besaran Dendanya

Megapolitan
Suaminya Tewas Dibacok Begal di Cakung, Istri: Dia Izin Beli Bensin, lalu Tak Ada Kabar

Suaminya Tewas Dibacok Begal di Cakung, Istri: Dia Izin Beli Bensin, lalu Tak Ada Kabar

Megapolitan
Dulu Dicibir Mirip Toren Air, Tugu Pamulang Siap Disulap Jadi Mewah, Begini Desainnya...

Dulu Dicibir Mirip Toren Air, Tugu Pamulang Siap Disulap Jadi Mewah, Begini Desainnya...

Megapolitan
Sopir Taksi Online Tabrak 2 Penjambretnya hingga Tewas, Apakah Bisa Dipidana?

Sopir Taksi Online Tabrak 2 Penjambretnya hingga Tewas, Apakah Bisa Dipidana?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.